Soal Natuna, PBNU: Pemerintah Jangan Lembek Soal Kedaulatan NKRI

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Pemerintah China berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982).

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj mengatakan Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994. (Baca juga: Masalah Natuna, Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Nego dan Perang )

"Karena itu, tindakan Coast Guard China yang mengawal kapal nelayan berbendera China di Perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima," ujar Said Aqil kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Dikatakan Said Aqil, Pemerintah China secara sepihak mengklaim berhak atas Kepulauan Nansha atau Spratly yang masuk dalam nine dash line (sembilan garis putus-putus) pertama kali pada peta 1947. Klaim ini menjangkau area perairan seluas dua juta kilometer persegi di Laut Selatan China yang berjarak dua ribu kilometer dari daratan China.

"Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam," urainya.

Sebagaimana diketahui, Filipina sebelumnya telah memperkarakan China atas tindakannya yang agresif di Perairan Laut Selatan China pada 2013. Pengadilan Arbitrase PBB yang berpusat di Den Haag pada 2016 memutuskan seluruh klaim teritorial China atas Laut Selatan China sebagai tidak memiliki dasar hukum, termasuk konsep nine dash line dinyatakan bertentangan dengan UNCLOS. Beijing menolak keputusan tersebut.

Tindakan Beijing menolak keputusan tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap norma dan konvensi internasional yang diakui secara sah oleh masyarakat dunia.

"Karena itu, Nahdlatul Ulama mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap China, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Bakamla, termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI sebagai manifestasi dari ’Archipelagic State Principle’ yang dimandatakan oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957," tegas Kiai Said.

Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, kata Kiai Said, NU meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi. (Baca juga: China Klaim Natuna, Fadli Zon: Tak Boleh Ada Negosiasi )

"Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apapun," katanya.

Dalam jangka panjang, NU meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik. Kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu, kata Kiai Said, pulau-pulau perbatasan termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan China tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar tetapi terdepan.

"Ketidaksungguhan pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding fathers," tuturnya.

Menurutnya, dalam pandangan NU sebagaimana dinyatakan oleh pendiri NU, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). "Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid," pungkasnya.