Wakil Ketua Komisi I: RI Harus Tegas dan Terukur Terkait Kedaulatan di Natuna

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta segera dilakukan tindakan nyata di lapangan dengan tegas, terarah dan terukur terhadap segala upaya siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia terkait manuver Kapal Coast Guard China di Natuna. (Baca: Usai Klaim China, Bakamla Tambah Pasukan Jaga Perairan Natuna)

"Saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver Kapal Coast Guard China yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI," kata Kharis dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (3/1/2020).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menilai bahwa semua ada aturan hukumnya bukan asal klaim. Hal ini menanggapi pernyataan Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT Cheng Shuang, pada Selasa 31 Desember 2019 bahwa mereka punya kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan yang posisinya dekat Natuna, Kepulauan Riau, yang dianggap Indonesia masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

"Silahkan mereka klaim tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 Mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," tegas Kharis yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5 atau Solo Raya ini.

Kharis juga meminta keseriusan Menteri Pertahanan yang baru-baru ini pulang dari kunjungan kerja ke sejumlah negara salah satunya China untuk lebih serius dan segera membangun System Marine Surveillance.

"Saya minta kepada Pak Menhan agar Sistem itu segera diintegrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar menndeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia," tandas Kharis.