alexametrics

Banjir Besar, PKB Desak Pemprov DKI Tetapkan Status Darurat Bencana

loading...
Banjir Besar, PKB Desak Pemprov DKI Tetapkan Status Darurat Bencana
Ketua DPP PKB Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Marwan Dasopang melakukan kunjungan wilayah terdampak banjir bersama Menteri Sosial Juliari Batubara di Cipinang, Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan status Darurat Bencana terkait bencana banjir yang melanda Ibu Kota sejak Rabu 1 Januari 2019.

Bencana banjir Ibu Kota tersebut telah menelan korban jiwa dan memaksa ribuan warga untuk mengungsi.

"Dampak banjir Ibu Kota tahun ini tergolong luar biasa. Banyak korban jiwa, ribuan pengungsi, hingga kerugian material dari warga yang sangat besar," tutur Ketua DPP PKB Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Marwan Dasopang usai melakukan kunjungan wilayah terdampak banjir bersama Menteri Sosial Juliari Batubara, di Kawasan Cipinang, Jakarta, Kamis (2/1/2019).



Melalui status darurat bencana, kata dia, Pemprov DKI akan mudah mengambil langkah penanggulangan bencana.

Dengan menimbang luasan bencana maupun dampak yang ditimbulkan, lanjut dia, Pemprov DKI membutuhkan langkah cepat baik tahap tanggap darurat maupun rehabilitasi pascabencana.

"Dengan status darurat bencana tersebut, Pemprov DKI juga bisa meminta bantuan ke pemerintah pusat guna memudahkan proses tanggap darurat maupun rehabilitasi pasca bencana,” tuturnya.

Hingga sore ini, sambung Marwan, korban meninggal akibat bencana banjir di wilayah DKI Jakarta tercatat delapan orang. Jumlah pengungsi mencapai 19.097 orang.

Sementara itu, proses penanganan pengungsi banyak dikeluhkan warga. Bantuan logistik tidak segera turun serta banyak warga yang secara swadaya mendirikan posko-posko pengungsian secara mandiri karena lambannya kinerja aparat Pemprov.

“Fakta ini harus ditangkap oleh Gubernur DKI agar dengan rendah hati menetapkan status darurat bencana dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan korban. Sudahi ego sektoral kalau mengurus bencana,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII ini.

PKB sendiri lanjut Marwan telah membentuk Satgas Bencana Banjir 2020. Satgas ini mengoordinasikan bantuan bencana wilayah-wilayah terdampak bencana di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi.

“Satgas Bencana PKB ini mendirikan Posko-Posko bencana dan turun langsung baik memberikan bantuan logistik maupun menyelamatkan korban,” tuturnya.
(dam)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak