alexametrics

Sikap Tegas Jokowi Tolak Perubahan Jabatan Presiden Tuai Pujian

loading...
Sikap Tegas Jokowi Tolak Perubahan Jabatan Presiden Tuai Pujian
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan menolak perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode. Foto/Dok/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan menolak perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode mendapat banyak pujian dan apresiasi. Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyebut pernyataan Presiden itu menjelaskan dan menenangkan masyarakat yang khawatir atas isu tersebut.

“Saya pikir apa yang telah disampaikan Presiden Jokowi itu harus kita apresiasi. Saya kira itu suatu pernyataan yang menenangkan dan sangat bijak dari beliau. Saya sangat hargai,” tandas Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Fadli menilai, jika terus berkembang dan menjadi liar, isu ini justru akan membahayakan demokrasi.

Dengan Jokowi sudah membuat pernyataan seperti itu, dia meyakini bahwa isu tersebut bukan bersumber dari Jokowi. Karena itu sudah sepatutnya isu tersebut dihentikan dan tidak digulirkan lagi oleh pihak mana pun karena Jokowi merasa dipojokkan dengan isu-isu liar tersebut.



“Dan dengan pernyataan Presiden itu, seharusnya berhenti sampai di sini. Jangan diperpanjang lagi. Artinya Presiden sendiri menyampaikan bahwa agaknya isu itu memojokkan beliau. Jadi dengan adanya pernyataan beliau yang menolak, itu artinya ini adalah closing dari diskursus wacana presiden tiga periode. Saya sangat hormati apa yang disampaikan Jokowi,” tandasnya.

Soal siapa pihak yang cari muka yang dimaksud Jokowi, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu mengaku tidak tahu. Namun, sebagai anggota DPR, tentu dia ikut menjaga norma-norma konstitusi yang menjadi kesepakatan bersama.

“Tapi kalau ada yang dianggap Presiden seperti itu, saya tidak tahu. Tapi saya kira cukup. Dengan Presiden menyatakan itu, saya kira sangat menjelaskan dan menenangkanlah bagi masyarakat kita yang memang sudah berkomitmen dengan demokrasi ini,” paparnya.

Sikap serupa diungkapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dia pun mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi soal isu pemilu presiden (pilpres) dikembalikan ke MPR dan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amendemen UUD 1945. “Yang pertama, bravo untuk Pak Jokowi yang sudah bicara keras dan tegas karena ini masalah yang sangat fundamendal,” tandasnya.

Menurut anggota Komisi II DPR itu, jika Jokowi tidak memiliki sikap tegas soal isu amendemen UUD 1945 ini, isu tersebut akan berkembang menjadi bola liar dan terus berkembang ke isu-isu lain. “Kalau Pak Jokowi nggak punya sikap tegas, maka ini akan terus berkembang menjadi suatu bencana. Karena jadi liar ini; awalnya GBHN, presiden dipilih MPR, tiga periode. Nah, saya apresiasi Pak Jokowi,” ujarnya.

Meski demikian Mardani meminta Jokowi tidak hanya tegas di ucapan saja, tetapi juga bisa menindaklanjutinya dengan melakukan konsolidasi bersama parpol koalisi pemerintah agar satu suara dan tidak membuang energi masyarakat atas isu-isu yang tidak perlu. “Dicek konsolidasi di koalisinya untuk tidak mengungkap isu-isu yang membuang energi sosial masyarakat dan berbahaya bagi legacy Pak Jokowi,” tandasnya.

Adapun Partai Demokrat menyebut sikap tegas Jokowi ini bisa menjadi momentum untuk menghentikan isu liar mengenai amendemen UUD 1945. “Statemen Pak Jokowi mengonfirmasi kecurigaan saya bahwa ada upaya sistematik dari kelompok yang pernah berpengalaman hidup dan menikmati kekuasaan yang otoriter. Jadi mereka tidak sabar lagi ingin berkuasa kembali,” tandas anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Irwan.

Anggota Komisi V DPR itu berpandangan bahwa isu atau wacana tersebut jelas-jelas mengkhianati konsensus dari Reformasi yang susah payah diperjuangkan berbagai elemen masyarakat saat itu. “Isu mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR dalam wacana amendemen UUD 1945 jelas-jelas mengkhianati konsensus Reformasi,” ujarnya.

Ketua Umum Relawan Cakra AHY itu menjelaskan bahwa amendemen yang diamanatkan oleh MPR periode sebelumnya adalah amendemen terbatas yang di dalamnya membahas pokok-pokok haluan negara. Dia pun menyayangkan isu amendemen ini ditunggangi isu liar oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. “Mungkin saja mereka yang mengembuskan isu itu berpengalaman hidup dan pernah menikmati kekuasaan yang otoriter. Jadi tidak sabar lagi ingin berkuasa kembali,” ujarnya.

Namun karena Presiden Jokowi sudah membuat pernyataan menolak isu itu dengan tegas, sudah seharusnya perdebatan isu liar ini dihentikan agar tidak terus berkembang dan semakin liar. “Dengan statemen Pak Jokowi ini, saya harap isu yang meresahkan rakyat ini dihentikan dan fokus pada penyelesaian masalah riil yang ada di tengah masyarakat,” dia berharap.

Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan sikap tegas Jokowi yang menolak wacana tersebut menunjukkan bahwa Jokowi konsisten terhadap tujuan Reformasi. “Saya kira Pak Jokowi menunjukkan bahwa beliau adalah reformis sejati yang bisa memahami semangat dan nilai-nilai yang selama ini mengawali era Reformasi,” ujarnya.

Doli mengatakan, salah satu yang melatarbelakangi terjadinya Reformasi 1998 adalah kuatnya isu pembatasan masa jabatan presiden. “Kita melihat ada kepemimpinan karakter yang kuat yang ditunjukkan Pak Jokowi bahwa beliau sangat hati-hati dengan isu-isu yang muncul dari orang-orang yang mungkin dalam konteks jangka pendek punya kepentingan terhadap dirinya, yang bisa menjebak Pak Jokowi dihadap-hadapkan dengan isu-isu Reformasi,” paparnya.

Menurut Doli, sikap Jokowi menunjukkan bahwa Presiden sangat mengetahui dan bisa menempatkan mana isu-isu strategis dan penting buat bangsa dan negara dan mana isu-isu yang bisa menjebak dan menyeretnya pada narasi-narasi sempit soal kompetisi politik. Meskipun upaya amendemen terus disuarakan MPR yang dipimpin kader Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), hingga kini isu tersebut tidak pernah dibahas khusus di Golkar.

“Saya kira itu pernyataan dan sikap pribadi dari Pak Bambang Soesatyo karena kami di Partai Golkar sampai saat ini tidak pernah membicarakan soal amendemen itu secara khusus. Apalagi isu baru soal tiga periode presiden, itu kami baru mendengar langsung dari Pak Bamsoet dan itu bukan mewakili suara Golkar,” ujarnya.

Partai Golkar sebagai bagian dari partai pemerintah mendukung apa yang disampaikan Jokowi karena sesuai dengan jiwa Reformasi di mana selama ini Golkar ikut di dalamnya. “Iya memang itu munculnya pertama kali dari Pak Bamsoet pada saat berkunjung ke PBNU dan syukur alhamdulillah Pak Jokowi merespons langsung dan menjawabnya secara tegas. Itu yang saya katakan tadi bahwa Pak Jokowi seorang reformis sejati bahwa dia tak mau dilibatkan dalam hal-hal, narasi-narasi yang membawa Indonesia setback,” katanya.

Sementara itu PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mengawal spirit Reformasi dengan tetap memastikan masa jabatan presiden dan wapres maksimum dua periode dan sesudahnya tidak bisa dipilih kembali.

“Meski PDI Perjuangan terdepan di dalam mengusulkan amendemen terbatas guna menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara, presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto.

Menurut dia, sikap PDI Perjuangan itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia. Dia mengatakan haluan negara adalah road map yang bersifat strategik dan mengandung arah bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melipatgandakan kemampuan produksi nasional.

Kemudian bagaimana pengembangan industri strategis dari hulu ke hilir dan tata perekonomian Indonesia yang membangun kedaulatan bangsa di bidang energi, pangan, keuangan, pertahanan, dan lain-lain.

“Pendeknya, dengan haluan negara tersebut, setidaknya Indonesia bisa berperan besar sebagai lumbung pangan dunia, sumber obat-obatan atas dasar kekayaan hayati, dan juga kekayaan rempah serta alam raya yang indah bagi industri pariwisata nasional,” jelasnya.
(don)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak