alexametrics

Demokrat Sebut Pemilu Tak Langsung Suburkan Oligarki

loading...
Demokrat Sebut Pemilu Tak Langsung Suburkan Oligarki
Partai Demokrat (PD) mengkritisi usulan pemilu presiden (pilpres) maupun pemilu kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau lewat MPR.FotoSINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Partai Demokrat (PD) mengkritisi usulan pemilu presiden (pilpres) maupun pemilu kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau lewat MPR. Pasalnya, sistem tersebut justru bisa menyuburkan oligarki sehingga pemerataan kekuasaan dan kemakmuran menjadi sangat jauh dari cita-citanya. (Baca juga: Partai Golkar Tolak Pilpres Melalui MPR)

“Salah satu harapan tumbuh kembangnya demokrasi di Indonesia, idealnya akan terwujudnya pemerataan kekuasaan dan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Namun pada perkembangan saat ini, justru bisa dianggap berjalan di arah yang sebaliknya, kekuasaan dan ekonomi semakin terkonsentrasi. Apabila Oligarki sudah menguasai demokrasi maka bisa dipastikan, cita-cita terwujudnya pemerataan kekuasaan dan kemakmuran rakyat semakin jauh,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Didik berpandangan, dengan oligarki maka semakin dalam juga jurang antara si kaya dan si miskin, konsentrasi kekuasaan dan kekayaan meningkat, serta ketimpangan yang juga meningkat adalah potret dan kode keras bahwa bandul demokrasi semakin dekat bergeser ke oligarki. Kalau sampai oligarki menguasai dan mengontrol sistem demokrasi, maka jangan salahkan kalau oligarki demokrasi akan abai terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat. “Demikian halnya dengan wacana para elite politik beberapa waktu tentang pemberlakuan pemilu tidak langsung, bisa membuka ruang yang sangat terbuka tumbuh suburnya oligarki demokrasi,” paparnya. (Baca juga: PBNU Setuju Presiden Kembali Dipilih MPR)

Anggota Komisi III DPR ini menilai, pembelakuan pemilu tidak langsung, baik pilpres maupun pilkada bukan hanya bisa merampas hak dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung, tapi jauh lebih dari itu akan mempersempit kesempatan rakyat untuk ikut berkompetisi dan dipilih menjadi pemimpin secara sehat dan fair. (Baca juga: Wacana Pilpres Kembali Dipilih MPR, Nasdem: Amendemen UUD Tak Mudah)



Dengan alasan apapun juga, tidak seharusnya para elite politik yang mendeklarasikan dirinya sebagai pecinta demokrasi, membiarkan bahkan menjadi pupuk tumbuh suburnya oligraki. “Jangan sampai juga oligarki demokrasi berlindung di balik mayoritas dan kekuasaan. Kalau ini dibiarkan maka tidak bisa terhindarkan bandul demokrasi akan bergeser kepada ke oligarki,” tegas Didik.

Namun demikian, Didik melanjutkan, pergeseran bandul ini pasti juga akan berhadapan dengan kekuatan pecinta demokrasi yakni, civil society dan pejuang demokrasi akan dengan mudah membangun “koalisi baru” yaitu koalisi pro demokrasi.

Oligarki demokrasi seperti ini akan bisa dicegah jika penguasa tidak bermain-main dengan para oligarki dan secepatnya mengonsolidasikan demokrasi dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Pada situasi inilah partai politik sebagai bagian pilar demokrasi akan diuji komitmen dan keberpihakannya.

“Semestinya tidak ada satupun partai politik yang rela apabila demokrasi direduksi dan didegradasi. Idealnya partai politik tidak akan membiarkan bandul demokrasi bergeser menuju arah oligarki,” ujarnya.

Karena itu, dia menegaskan Partai Demokrat akan memastikan dirinya menjadi pemimpin pro demokrasi, jika para oligarki terus membangun sekutu untuk mendestruksi demokrasi menuju bandul oligarki, termasuk jika ada upaya untuk mencabut kedaulatan rakyat, merampas hak rakyat melalui upaya pencabutan pemilu dan pilkada langsung.

Kalaupun dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada langsung perlu penyempuraan, sudah seharusnya dilakukan perbaikan bukan menggeser bandul demokrasi yang selama sudah berjalan baik, berjalan demokratis dan fair.

“Sepuluh tahun era pemerintahan SBY, demokrasi tumbuh subur dan rakyat menikmati demokrasi dengan kesukacitaannya dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Demikian juga rakyat diberikan ruang dan hak selebar-lebarnya untuk menjadi bagian dari kompetisi. Ada apa dengan negeri ini, apakah negara sudah kalah dengan para oligarki yang ingin menguasai demokrasi? Apakah para pemimpin dan elite akan membiarkan demokrasi dikuasai dan dikontrol oleh para oligarki? Jangan biarkan demokrasi mati, jangan biarkan oligarki berkuasa atas nama demokrasi,” tandasnya.
(cip)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak