alexametrics

KPK Apresiasi Gerakan Zero Overstaying Ditjenpas

loading...
KPK Apresiasi Gerakan Zero Overstaying Ditjenpas
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh unsur KPK, Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI, di Gedung KPK, Rabu (27/11). Foto/Ist
A+ A-
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kepala Satuan Tugas Penelitian dan Pengembangan, Niken Ariati, mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menekan angka overstay di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) seluruh Indonesia.

"Overstaying dapat menjadi indikasi kerugian negara karena terkait dengan konsumsi makanan yang disediakan untuk tahanan di lapas maupun rutan," ungkap Niken dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh unsur KPK, Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia di Gedung KPK, Rabu (27/11).

Angka overstay akibat persoalan administrasi peradilan yang tidak efektif terkait masa penahanan di lapas dan rutan yang selama ini mengkhawatirkan, yakni mencapai angka 29.591 orang pertanggal 15 Januari 2019, berhasil ditekan Ditjenpas hingga saat ini tinggal 6.153 orang .



Menurut Niken, penanganan overstay perlu dukungan semua aparat penegak hukum (apgakum) yang terkait, khususnya instansi berwenang melakukan penahanan yang dititipkan dan ditempatkan di lapas atau rutan, untuk terus berkoordinasi terkait masa penahanan.

“Perlu mekanisme pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati apgakum tentang pengembalian tahanan kepada pihak penahan untuk menekan angka overstaying,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjenpas, Ibnu Chuldun mengajak instansi penegak hukum menyamakan persepsi terkait administrasi masa penahanan dan SOP pengeluaran tahanan yang sudah habis masa penahanannya dan tidak ada surat perpanjangan penahanan.

“Harusnya kepala lapas maupun kepala rutan bisa saja mengeluarkan demi hukum terhadap tahanan yang telah habis masa penahanannya, namun pihak Pemasyarakatan tidak ingin melakukannya secara sepihak. Kami tetap akan melakukan konfirmasi kepada pihak penahan karena berkaitan dengan kinerja kawan-kawan penegak hukum lain,” terang Ibnu.

Ia menegaskan, penanganan overstaying saat ini telah menjadi program prioritas Ditjenpas, namun tetap perlu kesepakatan bersama terkait SOP penanganannya. “Kami telah turun langsung ke lapangan lalu segera lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang melakukan penahanan untuk menurunkan angka over staying hingga tahun 2020 menjadi Zero Overstaying di lapas dan rutan di Indonesia,” tutur Ibnu menjelaskan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) targetkan tahun 2020, Lapas dan Rutan se-Indonesia Zero Overstay. “31 Desember 2019 masalah overstaying kita targetkan selesai. 1 Januari 2020 tidak ada lagi overstaying. Kami tidak akan melakukan penahanan seseorang tanpa syarat administrasi dan masa penahanan yang jelas. Mohon maaf, demi penegakkan hukum kami akan keluarkan dari rutan atau lapas” tegas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami.

Untuk mendukung itu, Dirjenpas bahkan memerintahkan para Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) untuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya terkait administrasi dan kejelasan masa penahanan yang ditempatkan di lapas dan rutan se-Indonesia.

“Penanganan overstay perlu dukungan dari semua pihak penegak hukum yang terlibat khususnya instasi yang memiliki tahanan yang dititipkan dan ditempatkan di lapas ataupun rutan untuk terus berkoordinasi terkait masa penahan,” sambung Utami.
“Penting mengedepankan koordinasi dalam penanganan overstay untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum,” tandasnya.
(pur)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak