alexametrics

Bila Dapat Penugasan di BUMN, Hasto Pastikan Ahok Takkan Keluar dari PDIP

loading...
Bila Dapat Penugasan di BUMN, Hasto Pastikan Ahok Takkan Keluar dari PDIP
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Foto/dok/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempersilakan Menteri BUMN, Erikc Thohir bila ingin menugaskan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam jabatan BUMN. Menurut Hasto, Ahok yang saat ini sebagai anggota PDIP, takkan keluar dari partai.

"Tidak harus keluar karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest," kata Hasto, Rabu (20/11/2019).

Hasto mengharapkan publik agar tak terlalu khawatir bahwa penugasan Ahok di BUMN memiliki conflict of interest terhadap PDIP. "Apalagi Pak Ahok, siapa sih yang mengatur-atur Pak Ahok kalau untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit?" seloroh Hasto.



Hasto menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN soal wacana penugasan BTP itu. Yang diketahui pihaknya, Erick Thohir sebagai menteri BUMN, melakukan semacam fit and proper test terhadap sejumlah tokoh. Selain BTP, ada juga mantan komisioner KPK Chandra Hamzah.

"Kami serahkan seluruhnya kepada menteri BUMN untuk penugasan bagi putra putri terbaik bangsa yang punya kemampuan, profesionalitas, punya kemampuan di dalam memberikan arah pengelolaan BUMN, punya background terhadap bisnis, strategi korporasi yang disebut BUMN tersebut," ulas Hasto.

Lalu bagaimana dengan protes dari Serikat Pekerja Pertamina? Hasto menjawab bahwa protes demikian akan dilihat masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan. Karena apa pun, keputusan terhadap jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dan tidak boleh ada organ di luar BUMN yang ikut campur tangan terhadap pengambilan keputusan itu.

"BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara menjadi badan usaha milik negara demi memajukan kepentingan umum melalui sektor usaha strategis yang menurut konstitusi harus dikuasai negara," papar Hasto.
(wib)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak