alexametrics

PKS dan Partai Berkarya Sepakat Tolak Kenaikan Iuran BPJS dan TDL

loading...
PKS dan Partai Berkarya Sepakat Tolak Kenaikan Iuran BPJS dan TDL
Presiden PKS M Sohibul Iman dan Sekjen Mustafa Kamal bersama Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra dan Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso. Foto/SINDOnews/Rico Afrido Simanjuntak
A+ A-
JAKARTA - Partai Berkarya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan tertutup. Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 16.20 WIB hingga pukul 17.31 WIB itu menghasilkan lima poin.

Pertama, berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat sesuai amanat Reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NKRI1945.

Kedua, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa.



Ketiga, memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis.

Keempat, membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional.

"Khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka di antaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik (TDL), harga BBM, dan lain sebagainya," tutur Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal dalam jumpa pers usai pertemuan di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). (Baca juga: Titiek dan Tommy Soeharto Sambangi Markas PKS)

Kelima, membuka ruang kerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada tahun 2020 dengan cara bermanabat dan penuh keberkahan.

"Menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil," tuturnya
(dam)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak