PDIP Minta DPRD Benahi Aturan yang Hambat Investasi

JAKARTA - Langkah Pemerintah Jokowi yang menggaungkan isu pembenahan hukum dan birokrasi yang menghambat investasi direpsons serius oleh PDI Perjuangan.

Partai berlambang Banteng moncong putih itupun mengarahkan seluruh anggota DPRD tingkat I dan II di seluruh Indonesia agar mengikuti perintah Presiden Jokowi untuk membenahi aturan yang menghambat investasi.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan kepada para wakil rakyat di daerah agar tak membuat kebijakan yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Baca juga: Hasto Ingatkan Wakil Rakyat di Daerah untuk Hidup Sederhana)

"Jadi justru bagaimana kita harus membuat pelayanan pemerintahan daerah yang efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Jangan bikin perda-perda yang menghambat nilai tambah ekonomi," kata Hasto di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Jawa Tengah, (19/11/2019).

Workshop bertajuk Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan merupakan kerja sama antara PDIP dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam acara tersebut, lebih dari 1.000 anggota DPRD yang berasal dari PDIP hadir seperti Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Menurut Hasto, pihaknya mendapat banyak laporan dari daerah soal keluhan pelaku ekonomi yang diperas saat hendak berinvestasi. Salah satunya oleh para anggota dewan.

Persoalan itu juga menjadi hal yang dibahas oleh pemerintah dalam Forum Komunikasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan beberapa hari lalu.

Ditegaskan Hasto, PDIP mendukung penuh agar kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu didukung sepenuhnya oleh legislator partai di tingkat propinsi serta kabupaten/kota.

"PDI Perjuangan tak boleh punya kader dan anggota dewan seperti itu. Sebaliknya kita harus membangun hubungan positif yang membantu gerakan ekonomi rakyat," kata Hasto.