Tjahjo Sebut Target Perampingan Birokrasi Selesai Awal Desember

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukannya dalam merampingkan birokrasi sebagaimana visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR. Dengan target rampung pada awal Desember 2019.

“Mohon izin saya mengenalkan diri karena saya dipercaya Pak Presiden untuk selesaikan visi misi presiden dan salah satu skala prioritas yakni masalah reformasi birokrasi yang intinya dua. Pertama adalah bagaimana agar birokrasi mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kedua, birokrasi harus cepat memberikan perizinan sehingga daerah bisa berkembang dengan cara mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tjahjo menjelaskan, dalam melaksanakan tugasnya Menpan RB dibantu paguyuban yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Aparatur Negara (LAN), Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) dan lainnya.

“Ada tantangan di PAN RB karena pertanyaan Bapak Presiden ke saya sejauh mana reformasi birokrasi dengan cepat dilakukan. Jadi dalam waktu dekat kita nggak pangkas birokrasi, tapi merampingkan,” terang Tjahjo.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP itu, sudah ada sejumlah perampingan yang dilakukan sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Di kementeriannya, ada deputi dan staf khusus yang selama ini sudah banyak bekerja dan melayani di berbagai tugas dan dalam tiga pekan ini pihaknya fokus melakukan jemput bola ke seluruh K/L untuk menyesuaikan nomenklatur.

Tjahjo menguraikan, ada kemenerian yang dalam satu pekan memangkas 7 deputi, ada kementrian yang meminta Eselon I-nya ditambah, ada kementerian yang memintaEeselon II ditingkatkan jadi Eselon I dan menambah deputinya. Ada beberapa hal juga yang dilakuksn Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemendikbud Dikti di mana semuanya akan dijadikan satu nantinya.

Untuk Kemendikbud Dikti akan membawahi seluruh lembaga penelitian dan litbang di seluruh K/L dan juga lembaga riset yang ada di perguruan tinggi. “Nah, ini kami nyerasikan arahan Pak Presiden, awal Desember harus selesai,” tegasnya.