Dipimpin Anis Matta, Eks Pengurus DPP hingga DPW PKS Gabung Partai Gelora

JAKARTA - Mantan dua petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta dan Fahri Hamzah membentuk Partai Gelora. Dalam waktu dekat, partai ini akan melakukan deklarasi.

Anis Matta menjabat ketua umum. Sementara Fahri mendampingi Anis menjabat Wakil utama Partai Gelora. Posisi Sekretaris Jenderal ditempati Mahfudz Siddiq, salah satu mantan tokoh PKS.

Mahfudz mengakui banyak mantan pengurus PKS yang bergabung dengan Partai Gelora.

"Mantan pengurus (PKS-red) banyak. Dari DPP ada, dari wilayah-wilayah ada, yang pejabat kepala daerah juga ada," ujar Mahfudz Siddiq kepada SINDOnews, Rabu (12/11/2019).

Beberapa mantan elite PKS yang masuk Partai Gelora, kata dia, adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan, dan Bupati Takalar Syamsari Kitta. "Kebanyakan pengurus DPW dan DPD," ungkapnya.

Kendati demikian, Mahfudz tidak mengetahui secara detail jumlah mantan elite PKS yang masuk Partai Gelora. "Mereka-mereka lah yang sekarang sebagian besarnya menjadi pengurus di 34 provinsi," tandasnya.

Dia memaparkan saat ini sudah ada 400 orang pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora sudah terbentuk. "Ya mereka juga sebagian itu sebelumnya memang pernah menjadi pengurus di PKS. Tapi secara keseluruhan banyak rekrutmen baru yang itu berasal dari luar partai," tutur mantan anggota DPR dari PKS ini.

Kendati demikian Mahfudz kurang sepakat jika mantan pengurus PKS yang masuk Partai Gelora adalah loyalis Anis Matta.

"Kategorinya bukan loyalis Anis Matta, orang-orang yang dulu di PKS dan kemudian bergabung di Gelora ini adalah orang-orang yang sepakat dengan ide modernisasi dan moderasi partai yang justru tidak dapat ruang di PKS. Jadi lebih kepada keterikatan ide, saya pastikan dasar keterikatan itu adalah keterikatan pada ide, ide moderasi dan modernisasi organisasi," bebernya.

Namun dia tidak menampik sebagian pengurus Partai Gelora adalah kader yang dipecat pimpinan PKS saat ini. "Dua tahun sebelum pemilu kan yang dianggap mendukung ide-ide ini kan sudah mulai, ada yang dipecat. Ada yang diberikan sanksi dan sebagainya, sehingga mereka umumnya enggak masuk caleg dan DPR sekarang," ungkapnya.

Kendati demikian, dia belum bisa memastikan kapan susunan kepengurusan Partai Gelora itu akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. "Nanti kalau sudah lengkap persyaratan, masih banyak cukup waktu kan, pemilu kan masih lama," tuturnya.