Bahas Agenda Penting, Fraksi Partai Golkar MPR Gelar Rapat Perdana

JAKARTA - Fraksi Partai Golkar MPR menggelar rapat perdana di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, kemarin. Ada sejumlah hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut. Salah satunya mengenai pokok-pokok haluan negara. Rapat pimpinan tersebut juga dihadiri anggota Partai Golkar yang menjadi pimpinan di MPR, DPR, Badan Anggaran, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan.

Dihadiri juga Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sesjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, para anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan Andi Mattalata, Rambe Kamarulzaman, dan Rully Chairul Azwar, serta Sekretaris Fraksi Golkar MPR Ferdiansyah.

Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Idris Laena yang memimpin rapat mengatakan, terkait pokok-pokok haluan negara, fraksinya tidak menolak atau tidak mempermasalahkan perlunya pokok-pokok haluan negara. “Selama negara membutuhkan haluan negara, kami tetap dukung,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa masalah pokok-pokok haluan negara tetap berpegang pada Rekomendasi MPR Periode 2014-2019, di mana partai berlambang pohon beringin itu setuju pokok-pokok haluan negara namun diatur dalam undang-undang, bukan lewat Ketetapan MPR. “Sebab, bila lewat Ketetapan MPR maka diperlukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Untuk melakukan amandemen diperlukan kajian mendalam yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia,” urainya.

Dikatakan Idris, sikap Fraksi Golkar tersebut selaras dengan sikap beberapa fraksi lainnya di MPR. Meski demikian, diakuinya bahwa dunia politik itu dinamis dan berkembang sehingga fraksinya akan mengikuti apa yang terjadi. “Tinggal melihat komunikasi politik yang terbangun sehingga nanti semua bisa mempunyai sikap yang sama,” tambahnya.

Bagi Idris Laena, MPR adalah lembaga permusyawarahan rakyat sehingga semua hal seharusnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Bila pokok-pokok haluan negara ditetapkan lewat UU, menurut Idris Laena, hal tersebut tetap membutuhkan keterlibatan DPD.

“Semua rancangan undang-undang bisa diusulkan oleh DPR, pemerintah, bahkan DPD. Untuk itu, pertimbangan DPD dalam undang-undang pokok-pokok haluan negara tetap diperlukan,” katanya. Hal lain yang dibahas dalam rapat tersebut, kata politikus asal Riau itu, di antaranya soal Surat Keputusan DPP Partai Golkar yang mengesahkan personalia pengurus Fraksi Partai Golkar di MPR.

Dipaparkan, surat DPP menetapkan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sesjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Menpora Zainudin Amali, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita, serta Wakil Menteri Jerry Sambuaga sebagai penasihat Fraksi Partai Golkar. “Sedang saya sendiri dipercaya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR,” katanya.

Dalam menjalankan tugas, Idris Laena dibantu sekretaris, 3 wakil ketua, 3 wakil sekretaris, dan bendahara umum. Mengenai arah Fraksi Partai Golkar ke depan, pimpinan fraksi yang ada di MPR harus mengikuti kebijakan yang diputuskan DPP Partai Golkar.

Agenda lain dalam rapat itu adalah mengenai rencana kerja Fraksi Partai Golkar. Fraksinya merencanakan setiap bulan mengadakan focus group of discussion (FGD) Empat Pilar MPR. “Kami ingin melibatkan wartawan. Kita berdiskusi mengenai masalah kebangsaan,” tambahnya.