Industri Pertahanan Nasional Perlu Dukungan Kalangan Swasta

JAKARTA - Industri pertahanan Indonesia akan maju jika badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) bersinergi. Pertahanan Indonesia tidak bisa lepas dari kontribusi swasta. Apalagi, Indonesia kini dalam proses meningkatkan kemandirian postur pertahanan. Jika keduanya (BUMN dan BUMS) bersinergi, industri pertahanan nasional akan semakin maju.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Eris Heryanto dalam seminar bertema “Peran Industri Pertahanan Swasta Nasional dalam Menunjang Pertahanan Nasional dan 10 Tahun Revitalisasi Industri Pertahanan” di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, kemarin.

“BUMN tidak bisa berjalan secara terpisah dengan BUMS. BUMN itu tidak bisa kerja sendiri. BUMN hanya integrasi, tapi yang lain-lainnya dari industri swasta. Misalkan ada sumbangsih industri swasta di antaranya bahan baku baja. Kaca? Ini kan Pindad juga tidak buat. Sekarang kan kaca di-support oleh mana? yang antipeluru, misalnya. Steel-nya, dari Karakatau Steel. Karena BUMN tidak memproduksi baja, cuma dipasok dari Krakatau Steel,” ungkap Eris.

KKIP, lanjutnya, juga segera mengusulkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk dibentuk asosiasi yang mewadahi pelaku industri pertahanan dalam negeri baik BUMN maupun swasta. “Dalam waktu dekat tahun ini kami akan mengajukan ke Menhan sebuah asosiasi industri pertahanan baik BUMN atau swasta. Mudah-mudahan bisa diterima Pak Menhan selaku ketua harian,” ujarnya.

Dengan terbentuknya asosiasi ini diharapkan industri pertahanan dalam negeri bisa lebih terintegrasi dan mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan. Sebab, dengan asosiasi ini, tidak akan ada lagi gap. “Kalau kita bicara alutsista, menurut undang-undang, integrator-nya adalah BUMN.

Tetapi, ”pohon teknologi” yang ada di dalam itu banyak sekali.
Makanya kami sepakat BUMN dan swasta harus punya asosiasi sendiri sehingga kalau ada masalah biar diselesaikan mereka. Selebihnya kami yang buat kebijakan,” paparnya.

Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan Romie Oktovianus Bura sepakat agar BUMN dan BUMS bersinergi sehingga produksi produk pertahanan dalam negeri semakin meningkat. Dengan begitu, menurut dia, akan memicu kemandirian industri pertahanan nasional sesuai UU Nomor 16/2012.

“Kami melihat dalam 10 tahun terakhir perkembangan teknologi industri pertahanan kawasan juga menjadi pemicu perubahan sistem pertahanan nasional. Tidak bisa dimungkiri jika revitalisasi industri pertahanan juga membangkitkan gairah industri pertahanan nasional. Baik milik pemerintah ataupun swasta,” paparnya.

Sektor swasta juga bisa berkontribusi membawa kemandirian industri pertahanan nasional. UU Nomor 16/2012 sudah memberikan pedoman kepada pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri pertahanan nasional.

“Kita bisa melihat bahwa ini wujud komitmen pemerintah dalam membangkitkan industri pertahanan. Apalagi semenjak itu program revitalisasi industri pertahanan yang sejalan dengan undang-undang dapat dikatakan berjalan sangat efektif,” ujarnya.

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Bondan Tiara Sofyan menyayangkan saat ini BUMS yang aktif ikut serta dalam program pemerintah hanya 54 perusahaan dari data yang terbaru yakni 102 BUMS yang tercatat terlibat di Kemenhan.

“Sejumlah kriteria keaktifan BUMS tersebut antara lain melakukan pengadaan, ikut serta dalam program prioritas yang dibuat pemerintah, atau ikut dalam program Bangtekindhan (Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan) yang ada di Direktorat Potensi Pertahanan,” ungkapnya.

BUMS juga bisa ikut dalam program yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan atau di Badan Pengembangan Angkatan. Tiara mengungkapkan, pihaknya terus mendorong agar para BUMS di bidang pertahanan semakin aktif.

“Jadi bisa dibayangkan dari 102 yang terdata hanya 54 yang aktif. Yang lain diundang tidak datang. Terakhir, kami minta data pekan lalu untuk kapasitas produksi. Begitu sulitnya kami minta data. Padahal, itu untuk kepentingan rakyat kita,” ujarnya.

Meski demikian, Tiara yakin dengan kepemimpinan Menhan Prabowo saat ini pertahanan Indonesia akan lebih dipandang negara lain. “Karena pimpinan Kemenhan yang sekarang, khususnya Pak Menhan dan Pak Wamenhan, sangat concern mengenai kemanfaatan dan kebermanfaatan dari kapasitas industri,” paparnya