Risiko Persiapan Pilkada di Tengah Pandemi

Kamis, 27 Agustus 2020 - 12:04 WIB
loading...
A A A
Sebaliknya, ketika ada pergerakan massa atau kerumunan orang untuk menyuarakan dukungan pada Paslon tertentu, pergerakan massa dan kerumunan itu berpotensi memperpanjang durasi pandemi di daerah bersangkutan. Pergerakan dan kerumunan itu juga menjadi bukti ketidakmampuan Paslon mengelola dan mengendalikan aktivitas komunitas pendukungnya. Logikanya, kalau mengelola aktvitas pendukung saja tidak bisa, bagaimana mungkin Paslon bisa mengelola aktivitas semua elemen masyarakat di daerah itu.

Lebih dari itu, ketika durasi pandemi menjadi berkepanjangan akibat klaster baru dari aktivitas kampanye, upaya memulihkan perekonomian wilayah menjadi makin sulit. Kalau faktanya menjadi seperti itu, persoalannya kembali pada komunitas pemilih untuk menilai kapabilitas dan kredibilitas kepemimpinan Paslon bersangkutan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020, Pilkada serentak tahun ini dilaksanakan pada Desember 2020. Dilaksanakan di 270 daerah pemilihan (Dapil), mencakup sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Karena faktor pandemi Covid-19, pelaksanaan pemungutan suara digeser ke 9 Desember 2020, dari rencana sebelumnya 23 September 2020.

Bisa diasumsikan bahwa Paslon dan tim suksesnya di semua Dapil kini mulai beraktivitas melakukan persiapan. Aktivitas seperti itu wajar saja. Akan tetapi, harus diingat dan digarisbawahi bahwasanya semua aktivitas itu berlangsung di tengah pandemi Covid-19, yang mewajibkan siapa saja patuh pada protokol kesehatan; menjaga jarak, penggunaan masker dan rajin cuci tangan.

Untuk mencegah perilaku dan tindakan ceroboh, semua Paslon harus mengingatkan kepada tim sukses dan massa pendukung bahwa aktivitas persiapan Pilkada kali ini dipastikan sangat berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya. Pun, akan sangat ideal jika semua Paslon dan tim suksesnya bertekad untuk tidak akan menimbulkan klaster baru Covid-19 dari semua rangkaian kegiatan mereka. Tekad atau kesadaran seperti ini akan mendorong Paslon dan tim sukses lebih berhati-hati, dan mau bisa bersikap tegas dalam mengendalikan aktivitas para pendukung. Risikonya akan sangat besar Jika Paslon tidak mampu mengendalikan pergerakan pendukung, karena komunitas pemilih akan punya persepsi negatif tentang Paslon bersangkutan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Dasco Ungkap Tujuan...
Dasco Ungkap Tujuan Prabowo Panggil Chatib Basri-Luhut ke Istana
Siap Uji Nyali? Ini...
Siap Uji Nyali? Ini Deretan Rekomendasi Microdrama Horor di V+Short
SDN di NTT Dibongkar...
SDN di NTT Dibongkar untuk KDMP, Andreas PDIP: Jangan Korbankan Program Lainnya
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
5 Kapal Perang Paling...
5 Kapal Perang Paling Canggih di ASEAN
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved