Tiga Faktor Jokowi Bisa Reshuffle Kabinet dalam waktu 6 Bulan

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menganggap, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menilai kinerja Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi.

Pasalnya, kabinet tersebut baru saja dilantik sehingga masih butuh waktu untuk adaptasi dengan setumpuk tugas yang diembannya. Namun demikian, kata Nyarwi, Jokowi juga sudah mengingatkan kepada para pembantunya agar bekerja sesuai dengan visi misi presiden dan wakil presiden untuk lima tahun mendatang, agar lolos dari penilaian negatif presiden atau bahkan dicopot dari jabatannya.

Menurut Nyarwi, lama atau tidaknya anggota kabinet bisa bertahan ditentukan oleh tiga faktor. Pertama, kemampuan mereka dalam menerjemahkan dan merealisasikan visi dan misi presiden serta target yang diminta oleh presiden ketika mereka hendak diangkat sebagai menteri. (Baca juga: Ketua MPR: Presiden dan Kabinet Telah Dilantik, Saatnya Bekerja)

"Dua, evaluasi subjektif presiden atas kinerja dan ketiga capaian mereka. Jika dipandang bagus, bisa jadi tidak ada reshuffle dalam jangka waktu dekat," kata Nyarwi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (30/10/2019).

Sebaliknya, kata Nyarwi, jika ada hal-hal yang dipandang kurang atau tidak memuaskan terkait dengan tiga hal di atas, bukan tidak mungkin ada reshuffle dalam jangka waktu paling lama setahun atau bahkan enam bulan. Terlebih, jika anggota kabinet tersangkut kasus hukum seperti dugaan korupsi. (Baca juga: Data Akun Instagram, Twitter Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju)

Di sisi lain, Nyarwi mengatakan, ada juga satu faktor lain yakni seberapa kuat menteri-menteri tersebut punya dukungan politik. Dia memandang menteri- menteri dari parpol tampaknya lebih aman dibandingkan dengan yang non-parpol.

"Tapi untuk jangka dua tahun ke depan sepertinya loyalitas parpol-parpol tersebut tak banyak mengalami perubahan. Sehingga kecil kemungkinan menteri-menteri dari parpol tersebut masuk dalam daftar rushuffle," katanya.