PDIP: Menteri Harus Kerja Lebih Keras dari Presiden

JAKARTA - Menjadi Menteri Kabinet pemerintahan jilid II pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin rupanya tidak bisa bekerja santai, apalagi tanpa hasil.

Apalagi, dalam pidato setelah dilantik, Presiden Jokowi menegaskan akan memprioritaskan lima program utama yang membutuhkan kerja keras dan kesungguhan para menteri. Jokowi mengaku tidak segan mencopot menteri yang bekerja lambat dan monoton.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di hadapan ribuan kader PDIP pada saat syukuran pelantikan Jokowi-Ma'ruf di Tugu Proklamasi Minggu (20/10/2019) malam mengingatkan, calon menteri haruslah yang siap bekerja keras dan bahkan harus melebihi Presiden.

Dengan demikian, menjadi menteri bukanlah untuk mengibarkan bendera pencalonan presiden 2024. Sangat aneh jika seseorang baru jadi menteri namun sudah berpikir maju sebagai capres 2024.

Kata Hasto, pihaknya sudah meminta kepada Presiden Jokowi agar calon menteri yang demikian jangan dimasukkan ke kabinet. "Jadi calon menteri itu cita-citanya membangun negara, bukan membangun citra pribadi," kata Hasto yang disambut teriak gemuruh dari ribuan kader PDIP yang hadir.

Kata Hasto, di periode kedua pemerintahannya, Jokowi membutuhkan menteri yang bekerja, memahami kondisi rakyat, memiliki pemahaman akan departemen yang dipimpinnya, dan integritas baik.

"Pak Jokowi itu kerja 24 jam. Jadi menterinya juga harus tahan banting. Kalau Pak Jokowi minum temulawak 1 gelas, menteri harus 2 gelas karena harus kerja lebih keras," katanya.

PDI Perjuangan pun mengajak seluruh rakyat Indonesia agar Jokowi bisa mencari pembantu yang terbaik. Pembantu presiden yang menjadikan jabatan bukan sebagai topeng untuk pamer, namun jabatan pengabdian bagi nusa bangsa.

Secara khusus, Hasto juga mengutip pesan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Ibu Megawati mengingatkan menteri harus ingat dia juga membawa nama baiknya, nama baik keluarganya. Jadi tak boleh lagi melakukan hal-hal yang melanggar aturan," ujar Hasto.

Pada kesempatan itu, Hasto juga menjelaskan bahwa ada lima pintu asal menteri di kabinet Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Yakni dari partai politik, kalangan profesional, aparatur sipil negara, kepala daerah, dan tokoh masyarakat.

"Lima pintu ini harus campur semua sesuai dengan semangat ke-Indonesiaan- yang berbeda-beda tetap satu juga," kata Hasto.

Yang jelas, PDIP ingin para menteri harus mengakar dan memahami seluruh amanat rakyat, dan taat pada direction presiden.