PPP dan PKB Dinilai Tak Rela Gerindra Gabung Pemerintah

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai tidak rela menerima Partai Gerindra gabung dalam Koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.

Pengamat Politik dan Direktur Indostrategi, Arif Nurul Imam menilai sikap PPP dan PKB itu bukan hal yang aneh. "Ketidakrelaaan PPP dan PKB sesungguhnya bukan sesuatu yang aneh," ujar Arif kepada SINDOnews, Jumat (18/10/2019).

Sebab, kata dia, PPP dan PKB merupakan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. "Sehingga jika Gerindra masuk tentu akan mengurangi jatah konsesi kekuasaan," katanya.

Dia mengatakan, PPP dan PKB tentu merasa berkeringat telah memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. "Sehingga merasa lebih berhak mendapatkan konsesi politik ketimbang Gerindra yang menyodok belakangan tanpa investasi politik, bahkan menjadi rivalnya," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengaku merasa bingung jika Fadli Zon menjadi menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Arsul merasa bingung karena selama ini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu seringkali mengkritik Presiden Jokowi.

Sementara itu, PKB khawatir bahwa Partai Gerindra nantinya justru membuat gaduh di internal pemerintah jika gabung kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Maka itu, PKB menilai Gerindra perlu mendeklarasikan diri jika ingin bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.