alexametrics

Pengamat Ind-CGPS Nilai KPK Perlu Miliki Kewenangan SP3 dan Penyidik dari ASN

loading...
Pengamat Ind-CGPS Nilai KPK Perlu Miliki Kewenangan SP3 dan Penyidik dari ASN
Pengamat dari The Indonesian Center for Governance & Political Studies (Ind-CGPS), Muhammad Azrie menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memiliki kewenangan SP3. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Pengamat dari The Indonesian Center for Governance & Political Studies (Ind-CGPS), Muhammad Azrie menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memiliki kewenangan SP3. Sebab, tanpa ada kewenangan SP3, kondisi tersebut dapat mempersulit KPK dan juga tidak memberikan kepastian hukum bagi terdakwa.

“Kewenangan SP3 dapat memberikan kepastian hukum baik bagi tersangka ataupun bagi KPK sendiri,” ujar Azrie saat Fokus Group Discussion (FGD) di Ind-CGPS di bilangan Duren Sawit, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

“Contohnya kasus John Manulangga dengan obyek penyelidikan dana PLS di NTT. Namun setelah KPK mengeluarkan Surat Perintah penyidikan namun ternyata John Manulangga ketika ditetapkan sebagai tersangka sudah meninggal dunia,” imbuhnya.



Menurut Azrie hal itu terjadi karena ketidakhati-hatian ketika menentukan sebagai tersangka. Daripada KPK harus terjebak aturan, lebih baik disiapkan sistem untuk membuat koreksi terhadap proses penyidikan dapat dilakukan.

“Mekanisme SP3 malahan dapat memperkuat KPK daripada harus gagal di praperadilan. Beberapa kasus sebelumnya seperti kasus Harie Purnomo pada 2015, KPK kalah di praperadilan karena dianggap penetapan tersangka tidak sesuai dengan prosedur UU KPK.” ujar Azrie.

Juga pada kasus Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, pada Mei 2016. “Kalahnya di praperadilan oleh hakim menilai penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Marthen tidak sah dan melanggar Pasal 8 UU KPK,” imbuhnya.

Kedua kasus tersebut menunjukkan titik lemah KPK ketika melakukan penyelidikan. Alih-alih harus terbelenggu pada peraturan yang dibuatnya, mekanisme SP3 dapat menjadi salah satu alternatif untuk memberikan kepastian hukum bagi KPK ataupun bagi tersangka.

Mekanisme Rekrutmen Penyidik
Kualitas penyidik KPK merupakan ujung tombak kinerja KPK sehingga kualitas penyidik perlu menjadi pertimbangan utama. “Ketika penyidik diangkat tanpa melalui tes seperti 21 orang yang diangkat pada bulan mei yang lalu merupakan sebuah preseden yang buruk,” ujar Azrie.

Meskipun kemudian muncul klarifikasi bahwa penyidik yang diangkat sudah pernah memiliki pengalaman penyidik sebelumnya, tetapi seharusnya mekanisme rekrutmen diatur sesuai dengan UU KPK. “Sehingga ada standar kompetensi bagi para penyidik KPK,” imbuhnya.

Rendahnya standar kompetensi membuat KPK nantinya tidak memiliki taring yang kuat dan berpotensi berpolitis. Beberapa pemimpin daerah yang tertangkap tangan seringkali berpotensi mendapatkan tafsir miring KPK berpolitis. Namun tudingan miring bisa diabaikan jika KPK mampu menyajikan bukti yang kuat.

Lebih lanjut Azrie mengatakan berbagai permasalahan tersebut akan mampu dijawab oleh KPK apabila memiliki mekanisme prosedural yang kuat. Salah satu strateginya adalah dengan UU KPK yang mengharuskan penyidik menjadi ASN. Hal ini nantinya menjadi salah satu mekanisme untuk menguatkan kompetensi Penyidik KPK di masa datang.

“Mandat UU KPK revisi untuk memaksa penyidik harus ASN menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkuat KPK terutama dari sisi kompetensi penyidik,” tutupnya.
(wib)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak