MPR Pastikan Aturan Pilpres Langsung Tak Akan Diamendemen

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo memastikan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) ke depan tetap dilakukan secara langsung.

Pria yang biasa disebut Bamsoet itu mengatakan, rencana amendemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana direkomendasikan MPR periode 2014-2019 dilakukan secara terbatas dan tanpa mengutak-atik sistem pilpres.

"Saya tegaskan, amendemen terbatas UUD NKRI 1945 tidak membahas pemilihan presiden. Pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung. Tidak dikembalikan ke MPR. Tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR. Cukup Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi mandataris MPR RI terakhir tahun 2002," tutur Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowo) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/10/19).

Dia menambahkan, usai dilantik dan resmi memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan, MPR mengajak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin bisa seiring sejalan dengan MPR dalam menghadapi berbagai agenda ketatanegaraan.

Wakil Ketua Umum KADIN ini memastikan amandemen terbatas UUD NKRI 1945 tidak akan menjadi bola liar. Dipastikan pula masa jabatan presiden tetap lima tahun dan maksimal dua periode.

"Amendemen terbatas UUD NKRI 1945 hanya akan membahas masalah ekonomi dan pembangunan. Kita tidak akan membiarkan menjadi bola liar. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada amandemen terkait pemilihan presiden secara langsung," kata Bamsoet.

Sementara itu, pihaknya telah mengantarkan undangan secara langsung kepada Presiden Jokowi untuk dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2019-2024 bersama KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Komplek MPR RI, Jakarta.

Pimpinan MPR memastikan seluruh proses persiapan menjelang pelantikan presiden-wakil presiden telah siap. Koordinasi dengan berbagai lembaga negara seperti KPU, TNI, Polri, BIN, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Negara juga terus dilakukan, agar pada hari pelaksanaan pelantikan bisa berjalan khidmat.

"Silaturahim dengan Presiden Joko Widodo sekaligus meminta pandangan beliau guna memastikan beberapa hal teknis lainnya. Presiden mempercayakan sepenuhnya kepada MPR RI sebagai tuan rumah. Berbagai ikhtiar sudah dilakukan agar acara pelantikan yang merupakan gong terakhir dalam perjalanan penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa kita lalui dengan sukses. Kesuksesan pelantikan bukanlah semata buah hasil kerja MPR, melainkan buah hasil kerja Bangsa Indonesia," ujar Bamsoet.

Ikut hadir para Wakil Ketua MPR antara lain Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra), Jazilul Fuwaid (Fraksi PKB), Syarief Hasan (Fraksi Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), Zulkifli Hasan (Frasi PAN), Arsul Sani (Fraksi PPP), Lestari Moerdijat (Fraksi Nasdem) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menjelaskan kepada Jokowi bahwa MPR juga telah silaturahim sekaligus mengantarkan undangan pelantikan kepada Wakil Presiden terpilih 2019-2024 KH Maruf Amin, Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, kandidat calon presiden - wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Serta malam nanti ke Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kehadiran mereka dalam pelantikan selain membawa kesejukan bagi iklim politik nasional, juga akan membawa pesan penting bahwa para elite politik selalu mengedepankan gotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Berbagai luka dan dinamika saat Pemilu 2019 lalu, telah kita balut bersama, sehingga masyarakat di akar rumput tak lagi dihadapkan pada potensi perpecahan," tutur Bamsoet.