alexametrics

Membangun Konten Internet Bersih dan Aman dari Desa

loading...
Membangun Konten Internet Bersih dan Aman dari Desa
Jamalul Izza, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Foto/Dok/KORAN SINDO
A+ A-
Jamalul Izza Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) per 2018 menyebutkan ada 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 unit permukiman transmigrasi (UPT) atau satuan permukiman transmigrasi (SPT).
Provinsi yang memiliki desa terbanyak adalah Jawa Tengah, yakni 8.559 desa, disusul Jawa Timur 8.496 desa dan Aceh 6.508. Adapun provinsi yang paling sedikit jumlah desanya adalah DKI Jakarta dan Bangka Belitung. Masing-masing hanya memiliki 391 desa dan 267 (databoks, katadata.co.id ).
Jumlah desa yang demikian besar di republik ini merupakan potensi tersendiri. Secara ekonomi, potensinya juga besar bila dilihat dari jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bukti lainnya, tren peningkatan dana desa dari pemerintah periode 2015-2018.
Pada 2015 pemerintah mengucurkan dana desa Rp20,8 triliun. Setahun kemudian nilainya meningkat menjadi Rp47 triliun dan naik lagi menjadi Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. Pada tahun ini nilai dana desa kembali naik menjadi Rp70 triliun, sedangkan pada 2020 kembali naik sedikit menjadi Rp72 triliun.

Seiring tren laju dana desa itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) berencana mengubah prioritas pemanfaatan dana desa pada 2020. Dari semula fokus pada pembangunan infrastruktur guna memperlancar aktivitas masyarakat, dana desa ke depan digunakan untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi desa.Kementerian Desa PDTT menyebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan sejalan dengan fokus tersebut adalah badan usaha milik desa (BUMDes) dan desa wisata. Harapannya, dampak yang diciptakan bersifat multiplier ; tidak hanya menambah anggaran pendapatan suatu desa, tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja.
Kerja besar membangun dan mengembangkan desa sebanyak hampir 84.000 merupakan pekerjaan megaraksasa. Pemerintah butuh partisipasi seluruh pihak terkait. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) ingin berpartisipasi aktif dalam pekerjaan itu. Membantu pemerintah lewat pengembangan BUMDes tersebut.
Untuk itu, Asosiasi yang menaungi sekitar 500 perusahaan jasa internet dan 1.500 perusahaan nonjasa internet mempunyai inisiatif bernama Desa Internet Mandiri 2020. Inisiatif didasari fakta strategis bahwa penetrasi internet di Indonesia selalu tumbuh setiap tahun. Dalam survei terbaru APJII yang dirilis medio tahun ini, pengguna internet Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa, setara 64,8% dari populasi. Dari total pengguna internet itu, populasi terbesar tinggal di Pulau Jawa dan Sumatera, yakni 76%. Sisanya (24%) berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi-Maluku-Papua, dan Bali-Nusa Tenggara.



APJII ingin berkontribusi nyata dengan program yang mendukung pemanfaatan ekonomi berbasis teknologi internet. Merujuk laporan Oxford Economics 2016 , setiap satu persen kenaikan penetrasi internet diproyeksikan menyumbang tambahan Rp9,6 triliun pada PDB Indonesia serta akan membuka 10.700 lapangan kerja baru pada 2020.

Membangun Konten Internet Bersih dan Aman dari Desa


Konten dan Potensi Usaha

Program Desa Internet Mandiri merupakan inisiatif kerja sama untuk menyediakan layanan internet cepat (broadband ) bagi masyarakat desa dengan harga terjangkau sekaligus memberikan keuntungan komersial bagi institusi milik warga desa seperti Bumdes. Prinsip program ini kerja sama dan kolaborasi antara penyedia jasa internet (anggota APJII), badan usaha milik desa (BUMDes), dan warga desa.

Sederhananya, program ini ingin menyediakan layanan internet cepat secara mandiri kepada para warga suatu desa sehingga potensi ekonominya bisa berkembang lebih optimal. Program ini juga akan membuka kerja sama dan kolaborasi maksimal, antara anggota APJII dan BUMDes. Kerja sama dan kolaborasi ini juga bersifat win-win solution karena layanan internet cepat ini dikelola langsung oleh BUMDes sehingga BUMDes akan menerima pendapatan usaha dari program Desa Internet Mandiri ini. Anggota APJII hanya berperan sebagai mitra BUMDes dalam menjual layanan internet di desanya.

Kelebihan dari program ini ada di konten. Lewat APJII konten-konten yang akan hadir di desa internet mandiri adalah berbagai konten yang bersih, selektif, dan aman. Jauh dari konten pornografi. Ini sesuai dengan program Asosiasi, yakni, "Internet Bersama (bersih, selektif, dan aman) untuk Indonesia."

Konten internet bersih, sehat, dan aman ini sangat strategis, bila akses internet yang memadai bisa direalisasikan di desa-desa di Tanah Air. Dengan begitu, teknologi internet betul-betul dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Kegiatan yang membuka akses pasar lebih global terhadap setiap potensi usaha di setiap desa. Bukan konsumtif, apalagi pornografi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi digital di desa betul-betul berjalan efektif dan ekonomis sekaligus meningkatkan literasi digital di level desa. Ujungnya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat desa lebih baik dari sebelumnya.

Hasil riset Lembaga Demografi UI baru-baru ini menyatakan ada sinergi antara pertumbuhan UMKM dan transaksi digital yang menyediakan fitur pembayaran nontunai, yakni rata-rata omzet penjualan naik hingga 55% dengan kontribusi transaksi mencapai Rp1,7 triliun per tahun. Peningkatan jumlah pengguna internet sebagai akibat dari semakin meratanya infrastruktur telekomunikasi turut memperkuat potensi Indonesia dalam pasar ekonomi digital pada 2025 dengan kontribusi hingga Rp2.000 triliun.

Selain konten, keuntungan lain dari program Desa Internet Mandiri adalah tidak ada waktu menunggu lama. Sebab, internet yang ditawarkan memiliki paket data berbasis waktu atau unlimited , tanpa batasan kuota. Atau internet cepat dengan kuota memadai dengan harga kompetitif dan pastinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Inti dari program Desa Internet Mandiri adalah kedaulatan digital bagi masyarakat desa dengan cara merebut nilai tambah ekonomi dari bisnis internet di desanya masing-masing. Jika setiap desa memiliki akses internet broadband memadai, bisa dibayangkan betapa besarnya ekonomi digital seluruh desa di Indonesia, bergerak dan mencapai titik optimal lebih cepat dari yang pernah kita sangka. Akhirnya, ekonomi digital Indonesia benar-benar bermanfaat bagi rakyatnya sendiri. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai program Desa Internet Mandiri 2020, dapat menghubungi kontak melalui email desainternet@apjii.or.id.
(mhd)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak