Sejumlah Masukan untuk Calon Menteri Kelautan dan Perikanan

JAKARTA - Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau yang tiga perempat wilayahnya berupa laut ekonomi maritim Indonesia yang menawarkan segudang potensi.

Potensi tersebut tidak hanya untuk mengatasi persoalan kekinian, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan pertumbuhan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dosen dan juga Ketua Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Andi Kurniawan mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan kebijakan yang tegas seperti penenggelaman kapal asing.

"Memang belum semua pekerjaan bisa dijalankan secara penuh. Tapi Indonesia telah berhasil membangun pondasi bahwa kita serius menjaga sumber daya laut negara kita," kata Andi Kurniawan, Senin (14/10/2019).

"Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Contoh ada kebijakan untuk jaring berkantung. Sementara peralihan alat tangkap dan pengaturan alat tangkap itu belum bisa menyentuh problematika sosial yang berada di masyarakat contohnya bagaimana nasib para nelayan yang alat tangkapnya jaring berkantung," sambungnya.

Andi menegaskan, secara umum kebijakan sudah terlihat mengenai ketersediaan stok ikan tapi kebijakan yang dilakukan belum bisa menyentuh kondisi masyarakat sehingga aksi protes masih berjalan.

"Jika kita melihat dari sisi akademis semua kebijakan itu harus disesuaikan dalam masyarakat. Salah satu alternatifnya adalah pelaksanaan kebijakan yang bertahap dan tidak frontal, contoh penggantian alat tangkap dan pergaturan zona tangkap itu tidak bisa dilakukan frontal ditetapkan dan dilaksanakan tahun ini," ucapnya.

Menurutnya, kebijakan yang ada saat ini lebih ke perikanan tangkap sementara potensi Indonesia tidak hanya pada perikanan tangkap tapi juga perikanan budidaya. Perlu proporsi yang sebanding antara perikanan tangkap dan budidaya.

Selanjutnya Andi juga menggarisbawahi, perlu ada pertimbangan di tatanan lokal tentang pengaturan zona pengolahan perikanan di setiap daerah. Ada pelibatan masyarakat di setiap kabupaten untuk bisa memberikan kontribusi sebanding.

Kedepannya periode kedua ini, kata dia, perlu pelibatan para stakeholder dengan membuka ruang dan sosialisasi. Dibutuhkan sosok yang bisa memimpin di kelautan dan perikanan yang memahami potensi kelautan dan perikanan Indonesia secara utuh.

"Dan bisa memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan kontribusi besar di wilayah kelautan. Banyak kandidat atau pengamat yang memprediksi siapa saja yang akan muncul," jelasnya.

"Nama Bapak Rokhmin sempat muncul, saya rasa beliau merupakan sosok yang mumpuni di bidang perikanan dan kelautan. Keilmuan dan kerja beliau sudah memiliki pengalaman," tambahnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yogi Prayanto mengatakan, harapannya pada sosok KKP pada Kabinet yang akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah pelantikan pada 20 0ktober 2019 adalah sosok yang mau mendengar.

Yogi juga mengatakan sosok menteri tersebut juga harus memberikan jalan ke luar pada permasalahan kelautan dan perikanan Indonesia.

"Sosok menteri yang akan datang adalah sosok yang bila memberlakukan regulasi perikanan kepada para pengusaha perikanan ada atau melalui proses sosialiasasi dan mediasi dengan para pengusaha. Bukan langsung ke luar regulasi atau peraturan tanpa memberikan kesempatan atau masukan pada para pengusaha," kata Yogi.

Yogi juga mengamati dari kinerja menteri sebelumnya, sering ujuk-ujuk ke luar peraturan tanpa ada sosialisasi yang melibatkan kami para pengusaha.

Yogi juga menyampaikan harapan para pengusaha perikanan kepada sosok menteri yang akan datang adalah mampu meningkatkan ekspor perikanan. Menurutnya, sosok menteri yang akan datang harus dichallenge untuk kinerja yang lebih riil yaitu peningkatan ekspor.

"Intinya, masukan kami para pengusaha adalah sosok menteri yang dapat mendengarkan, dan mengembangkan potensi kelautan dan perikanan secara optimal yang tidak merusak lingkungan," jelas Yogi.

Dia berharap, sosok menteri kelautan dan perikanan mendatang harus bekerja dengan target prestasi misalnya mampu meningkatkan ekspor. Dari perhatiannya pada sosok menteri yang ada tidak mampu meningkatkan ekspor tetapi dibiarkan sampai setahun.

"Saya sih maunya Presiden Jokowi tegas, memberikan kesempatan kepada menteri KKP berikutnya dengan target setahun mampu tidak meningkatkan ekspor. Kalau faktanya tidak mampu ya harus siap diganti," kata Yogi bersemangat.

Ketika ditanya apakah Rokhmin Dahuri merupakan kandidat sosok menteri KKP di kabinet berikutnya. Menurutnya siapapun dia, harus sosok yang mau mendengar, berpengalaman, munpuni di bidangnya, bekerja demi rakyat.

"Mampu menjalani dengan baik tugas KKP, memahami detail regulasi kelautan dan perikanan serta yang utama mampu meningkatkan ekspor," ujarnya.