Komposisi Kabinet Jokowi Jilid II Dipastikan Semakin Gemuk

JAKARTA - CEO Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, rumor tiga jatah menteri untuk Partai Gerindra, dan rumor masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sandiaga S Uno dalam kabinet semakin menambah beban Jokowi dalam membagi jatah menteri.

"Komposisi Kabinet Jokowi yang pasti Gemuk, pak Jokowi sepertinya bakal menambah pos wakil menteri untuk mengakali, melakukan politik akomodasi dan kompromi menyenangkan partai pengusung utama," ujar Pangi saat dihubungi Sindonews, Selasa (8/10/2019).

Menurut Pangi, Jokowi harus berkomitmen mewujudkan kabinet ahli (zaken kabinet) dengan kata lain yang penting orang orang yang ahli, apakah nanti pembantunya dari kader partai atau profesional, tidak jadi soal.

Sebab, tutur Pangi, tidak relevan lagi mendikotomikan antara menteri dari kader partai dan menteri berlatar belakang profesional, yang penting menteri sebagai pembantu Jokowi itu ahli, mengerti persoalan mendasar/fundamental dari level hulu sampai level hilir.

"Kalau tidak bakal menjadi beban bagi Jokowi dan bunuh diri bagi Jokowi disaat tantangan pekerjaan presiden lebih berat ke depannya," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, menteri yang dipilih harus memenuhi syarat utama, berintegritas, punya kapasitas, punya narasi besar, visioner, inovatif dan komunikatif berselancar dalam lintas rumpun kementerian, mereka tidak bisa bekerja sendiri, harus sinergis dan kerjasama yang baik dengan rumpun kementerian.

Bagi Pangi, kini saatnya hak prerogatif presiden Jokowi diuji. Jokowi di periode kedua ini tidak boleh punya beban dan tersandera dalam mengangkat dan memilih menterinya secara merdeka. Sehingga presiden Jokowi bisa mempertahankan menteri yang berprestasi, dan punya kapasitas kerja yang bagus, meski nantinya kebijakan mereka tidak populis di mata rakyat.

"Namun justru bagus dalam perbaikan kelembagaan negara, yang punya target dan berani memberikan target ke presiden, dan tidak lagi memakai menteri yang populis di media namun kinerjanya tidak terlalu menguntungkan bagi rakyat dan kelembagaan negara," tandasnya.