Sebanyak 2,1 Juta Lebih PNS Belum Sarjana

JAKARTA - Ada data mengejutkan mengenai tingkat pendidikan para pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN). Ternyata sebanyak 2,1 juta lebih ASN kita bukan lulusan sarjana (strata 1). Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan kualitas para abdi negara tersebut melalui program kerja sama double degree dengan sejumlah universitas di dalam dan luar negeri.

“Sarjananya baru 50%. Separuhnya belum sarjana,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin di Hotel Westin, Rabu (21/8/2019). Jumlah total ASN saat ini adalah sekitar 4,3 juta orang.

Syafruddin mengatakan pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan SDM ASN yang ada. Salah satunya dengan menginisiasi kerja sama double degree di 2 universitas dalam negeri dan 2 universitas luar negeri. “Ini yang kita mau fasilitasi. Yang belum sarjana kita jadikan sarjana. Yang S-1 kita jadikan S-2,” ungkapnya.

Kerja sama tersebut dilakukan 4 universitas dalam dan luar negeri, yakni Universitas Indonesia, Universitas Hasanudin, University of Melbourne Australia, dan Victoria University of Wellington Selandia Baru. "Para ASN yang mengikuti double degree disiapkan sebagai reform agent yang paham isu dan masalah internal serta dikolaborasikan dengan konsep dan perkembangan paradigma reformasi birokrasi yang berkembang di dunia," ungkap Menteri PAN-RB Syafruddin

Dia mengatakan para ASN dari seluruh instansi pemerintah akan diseleksi dan direkrut untuk menjalani pendidikan di berbagai bidang. Bidang yang akan dipelajari adalah administrasi pemerintahan, kebijakan publik, e-government, reformasi sektor publik, dan ekonomi.

“Peserta didik yang terpilih akan menjalani pendidikan selama satu tahun di Universitas Indonesia atau Universitas Hasanuddin. Setelah dinyatakan lulus, mereka akan mengenyam pendidikan di University of Melbourne atau Victoria University of Wellington,” ungkapnya.

Nantinya Universitas Indonesia akan menjadi garda terdepan dalam mengawal pengembangan SDM aparatur di wilayah barat, sedangkan Universitas Hasanuddin akan mengawal pengembangan SDM aparatur di wilayah timur Indonesia. Perlu dicatat, University of Melbourne dan Victoria University of Wellington merupakan universitas yang memiliki reputasi unggul dalam program kebijakan publik serta e-government.

“Program ini juga sangat fundamental bagi pengembangan reformasi birokrasi di Indonesia karena mengakar pada inti kualitas SDM aparatur yang menjalankan pemerintahan,” katanya.

Dia mengatakan, dengan mengikuti double degree ini, ASN diharapkan dapat menjadi SDM yang profesional. Targetnya dalam waktu 5 tahun ke depan dapat merealisasi 1 juta ASN unggul dan profesional. “Sekarang baru 400.000. Dari 4,3 juta, yang unggul baru 10%. Kita perlu 1 juta supaya 25% aparatur sipil negara bisa menjadi influencer ataupun agen yang dapat memperbarui ASN yang lain,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Kemenpan-RB, Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan bahwa program ini sesuai dengan semangat perayaan kemerdekaan Indonesia ke-74 tahun yang bertema “SDM Unggul, Indonesia Maju”. "Fokus utama ini adalah peningkatan kapasitas ASN untuk mengawal berbagai program terkait reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan," ujarnya.

Ada 5 tahapan dalam pelaksanaan program double degree ini. Tahap pertama adalah sosialisasi program kepada seluruh instansi pemerintah. Kedua, pendaftaran dan seleksi untuk menjaring calon ASN yang akan menjadi mahasiswa. Tahap ketiga, para mahasiswa menjalani satu tahun pendidikan di Universitas Indonesia atau Universitas Hasanuddin untuk mempelajari local content.

Tahap keempat adalah melakukan satu tahun pendidikan di University of Melbourne atau Victoria University of Wellington untuk mempelajari paradigma administrative reform di dunia. Tahap kelima, mahasiswa dinyatakan lulus dan kembali ke instansi masing-masing.

Lowongan CPNS Baru
Sampai saat ini pemerintah belum menetapkan waktu pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019. Meski begitu ada kemungkinan seleksi akan dimulai setelah pelantikan presiden akhir Oktober mendatang. “Oktober kan baru pelantikan presiden. Jadi kemarin Menpan sendiri bilang setelah pelantikan presiden. Oktober (pembukaan seleksi), itu iya kalau menterinya masih sepakat dengan tanggal itu. Kalau ada pemikiran lain kan berubah lagi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana

Meski begitu Bima menilai hal ini perlu dirapatkan bersama Presiden dan menteri terkait. Hal ini karena momentumnya menjelang pemerintahan baru. Meskipun dilaksanakan setelah pelantikan, Bima memastikan persiapan seleksi terus dilaksanakan. “Iya (setelah pelantikan), tapi persiapan sudah mulai dari sekarang. Kemarin sudah intensif kita. Artinya infrastrukturnya sudah kita persiapkan,” tuturnya.

Terkait dengan formasi, Bima mengatakan bahwa daerah-daerah sudah mengusulkan kebutuhannya. Pasalnya hal ini merupakan kegiatan tahunan sehingga instansi dapat menuntaskannya. Menanggapi adanya kemungkinan melewati tahun anggaran jika seleksi dilakukan akhir Oktober, Bima menilai tidak perlu ada yang dikhawatirkan. “Mudah-mudahan enggak (melewati tahun anggaran). Kalaupun lewat ya nggak masalah. Kayak Papua, seleksi tahun ini dengan anggaran 2018,” tandasnya. (Dita Angga)