alexametrics

Jokowi Jangan Setengah Hati Jalankan Presidensialisme dalam Memilih Menteri

loading...
Jokowi Jangan Setengah Hati Jalankan Presidensialisme dalam Memilih Menteri
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, sistem presidensialisme sudah sangat kuat. Sehingga, Jokowi sebagai Presiden terpilih jangan setengah hati dalam menjalankan sistem tersebut.

"Presiden gak perlu setengah hati, berupaya memilih menteri yang benar benar punya kompetensi dan profesionalisme ketimbang hanya terjebak pada kompromi politik dan berupaya mengakomodasi semua kepentingan yang ada," kata Pangi kepada SINDOnews, Minggu (18/8/2019).

Pangi menuturkan, ciri presidensialisme setengah hari pertama; kekuasaan presiden mengalami reduksi terutama hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet.



Kedua, kata Pangi, Kabinet yang terbentuk adalah kabinet koalisi pelangi, yaitu menteri-menteri dari unsur partai lebih mendominasi konfigurasi kabinet ketimbang unsur profesional (zaken kabinet).

"Pertimbangan mengangkat menteri lebih dominan gen akomodasi politik. Ketiga; Adanya dua loyalitas para menteri dari parpol, sebagai pembantu presiden wajib memiliki loyalitas terhadap presiden, tapi disisi lain karena direkomendasikan parpol sulit melepaskan loyalitasnya terhadap parpol," ujarnya.

Untuk itu, Jokowi jangan menjadi presidensialisme setengah hati. Posisi presiden secara konstitusional sangat kuat, sehingga tidak perlu “setengah hati” dalam menjalankan amanat dan kepercayaan rakyat. "Dengan demikian, pengangkatan menteri jangan sampai lebih cenderung kepada tawar menawar dan kompromi semata ketimbang faktor kompetensi dan profesionalisme," ucapnya.

Kata Pangi, sekuat apapun upaya intervensi dan tekanan politik tidak akan memberi pengaruh apapun jika presiden secara personal juga kuat. Namun personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang relatif lemah akan membuat presiden cenderung akomodatif, terhadap parpol dan kekuatan politik lainnya.

"Kondisi ini akan membuka potensi terjadinya kompromi-kompromi politik dalam pembentukan kabinet sehingga hak prerogatif presiden nampak tak maksimal dijalankan," tandasnya.
(pur)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak