Jokowi Singgung Kinerja Penegak Hukum, Ini Respons KPK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya mengatakan, ukuran kinerja lembaga pemberantasan korupsi harus diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, hingga berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sidang bersama DPD dan DPR RI 2019 terkait kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Menanggapi itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyebut pihaknya telah melakukan penindakan yang tegas, dan tata kelola manajemen yang baik.

"Jadi menurut beliau, dua-duanya harus berjalan penindakan yang tegas, serta pencegahan yang menghasilkan penyelamatan keuangan negara. Serta percepatan perubahan tata-kelola, manajemen, dan sistem. Menurut saya, dua-duanya sudah dijalankan KPK hari ini dan juga yg akan datang," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/8/2019).

Agus menyebut, selama ini pihaknya telah menyelamatkan uang negara yang jumlah mencapai triliunan rupiah. Namun, ia belum bisa memaparkan total uang yang telah diselamatkan tersebut.

"Dalam hal pencegahan jumlah uang negara yang diselamatkan oleh KPK memang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dirampas dalam penindakan, nilainya triliunan. Detil angkanya nanti akan dirilis,"jelasnya.

Selain itu, kata Agus, pemberantasan korupsi akan terus berjalan efektif bila seluruh lembaga nasional saling berkordinasi untuk berjuang kejahatan tersebut.

Agus juga berharap, pemerintah dan DPR ke depannya melakukan pembenahan sistem partai politik serta pemilu di Indonesia. Sebab, ia merasa banyak celah korupsi dari sistem yang kini sedang berjalan.

"Tata kelola manajemen dan sistem kepartaian yang perlu dibenahi, termasuk pendanaan partai dari pemerintah harus jauh lebih besar," kata Agus.