alexametrics

Semua Parpol Merapat ke Pemerintah Bisa Ciptakan Super Presidensialisme

loading...
Semua Parpol Merapat ke Pemerintah Bisa Ciptakan Super Presidensialisme
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dalam Dialog Kenegaraan dengan tema Langkah Demokrasi RI setelah Usia 74 di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8). Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
A+ A-
JAKARTA - Kekuatan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) saat ini sudah cukup dominan dengan jumlah partai politik (parpol) koalisi sebenyak lima parpol parlemen, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP, serta lima parpol nonparlemen yakni Perindo, Hanura, PBB, PSI, dan PKPI.

Namun, jumlah tersebut masih berpotensi tambah dengan adanya sejumlah parpol yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Adil Makmur (KAM) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengisyaratkan bergabung. Partai Demokrat, salah satunya, bahkan telah menyatakan keinginannya untuk bergabung ke Pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, kecenderungan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini yaitu upaya untuk menciptakan super presidensialisme. ”Bukan sekadar presidensial, apalagi hari ini, kalau tinggal PKS sendiri di luar, negara ini (bakal) didefinisikan oleh pemerintah. Jangan hanya bicara tentag checks and balances segala macam, omong kosong,” ujar Margarito dalam Dialog Kenegaraan dengan tema “Langkah Demokrasi RI setelah Usia 74” di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).



Menurutnya, ketika seluruh kekuatan politik merapat ke pemerintah, kecuali PKS yang sudah terang-terangan akan mengambil posisi oposisi maka itu artinya para elite nasional saat ini sedang menciptakan super presidensialisme. ”Sebenarnya dengan kecendrungan yang mutakhir ini, kalau kita desain kelembagaan, ketatanegaraan dan politik kita seperti sekarang ini, Anda sedang menciptakan super presidensialisme, bukan presiden saja,” paparnya.

Pada titik itu, katanya, Margarito mengaku setuju dengan gagasan PDIP untuk menghidupkan kembali GBHN. Sebab, jika tanpa GBHN maka yang mendefinisikan jalannya bangsa dan negara ini dalah Presiden tunggal.

”Anda suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, presidenlah yang mendefinisikan bagaimana bangsa ini harus diarahkan dan seterusnya, bukan rakyat melalui wakil-wakilnya. Jadi apakah itu yang mau kita pertahankan? Menurut saya tidak,” katanya.
(pur)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak