Demokrat Merapat ke Pemerintah, PKB Sebut Idealnya Harus Ada Oposisi

JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding angkat suara terkait dengan sikap Partai Demokrat yang memutuskan bergabung ke Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Karding menganggap, pada prinsipnya kata kuncinya terletak kepada keputusan Presiden Jokowi dengan Demokrat.

"Ini kalau Pak Jokowi misalnya menghendaki harus ada tambahan koalisi ya tentu akan dibahas di partai-partai. Nanti pembahasannya seperti apa, keputusannya seperti apa, tentu kita harus nunggu dulu kan," ujar Karding saat dihubungi SINDOnews, Selasa (13/8/2019).

Karding tak menampik jika nantinya keputusan Demokrat bergabung diakomodir Jokowi akan ada pembahasan dan kesepakatan politik atau power sharing yang dicapai. Namun begitu, Karding memastikan hal itu akan dibahas bersama partai koalisi yang ada untuk melihat barganing politik yang Demokrat tawarkan.

Menurut dia, power sharing bisa terjadi di kabinet maupun legislatif. "Prinsipnya tentu kita akan berjalan seperti apa nanti," kata mantan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin ini.

Karding mengaku tak menjamin dengan bergabungnya Demokrat ke dalam pemerintahan akan mengurangi jatah partai koalisi. Sebab, semuanya belum bisa dipastikan karena harus menunggu pembahasan bersama antara Jokowi dengan pimpinan partai koalisi.

Meski saat ini sistem presidensial harus tetap diperkuat, dia menegaskan sejak awal idealnya harus ada partai-partai yang menjadi oposisi untuk penyeimbang pemerintahan dalam mengambil kebijakan.

"Soal siapa yang mau jadi oposisi kita kan juga belum tau, belum melihat, yang jelas baru PKS yang menyatakan oposisi, yang lain kan kadang-kadang oposisi, kadang-kadang bergabung. Ya sekali lagi belum ada yang bisa ini. Kalau idealnya oposisi kita dorong berkembang, supaya ada kontrol, supaya ada diskusi setiap mengambil kebijakan itu akan membuat itu lebih matang demokrasinya," pungkasnya.