alexametrics

Survei Cyrus: Mayoritas Ingin Partai Pro-Prabowo Gabung Pemerintah

loading...
Survei Cyrus: Mayoritas Ingin Partai Pro-Prabowo Gabung Pemerintah
Survei Nasional Persepsi Publik Cyrus Network bertajuk Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 serta Rekonsiliasi Nasional di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta, Jumat (9/8/2019). Foto/SINDOnews/Rico Afrido Simanjuntak
A+ A-
JAKARTA - Partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 disarankan bergabungan dengan Pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Keinginan itu disampaikan mayoritas responden dalam hasil survei Cyrus Network yang dirilis pada Jumat (9/8/2019) hari ini.

Sebanyak 45,8% responden menyarankan Partai Gerindra bergabung dalam pemerintahan. Sedangkan yang menyarankan Partai Gerindra menjadi oposisi hanya 27,0%.



Lalu, 43,3% responden menyarankan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam pemerintahan. Sementara yang menyarankan menjadi oposisi hanya 27,9%.

Selanjutnya, 44,6% responden menyarankan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dalam pemerintahan. Yang menyarankan PAN menjadi oposisi hanya 26,8% responden.

Sebanyak 51,2% responden menyarankan Partai Demokrat bergabung dalam pemerintahan. Responden yang menyarankan menjadi oposisi hanya 21,6%.

Survei dilaksanakan pada 22-28 Juli 2019. "Survei ini mengambil sampel 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia," kata Direktur Manajer Cyrus Network, Eko Dafid Afianto memaparkan Survei Nasional Persepsi Publik Cyrus Network bertajuk Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 serta Rekonsiliasi Nasional di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Eko menjelaskan, metode survei dengan wawancara tatap muka. Survei dilakukan tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error sebesar +/- 3%.Sementara itu, CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat menilai banyaknya responden yang menyarankan partai-partai pendukung Prabowo-Sandi bergabung dalam Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menjadi bukti masyarakat lelah dengan pembelahan politik.

"Ini bisa dimaknai bahwa memang publik secara umum lelah dengan pembelahan politik, lelah dengan pembelahan sosial," ujar Hasan.Hasan mengakui masyarakat terbelah akibat Pilpres 2014 dan 2019 lalu. "Pembelahannya agak konsisten dengan isu-isu yang relatif konsisten juga, misalnya memainkan isu agama, di situ memainkan isu Pancasila dan masing-masing ada pendukungnya," kata Hasan.
(dam)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak