Sasar Generasi Milenial lewat Perbaikan Konten Siaran

JAKARTA - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI terus memperkuat kualitas siarannya melalui konten yang disajikan. Untuk itu saat ini TVRI lebih menyasar para generasi milenial.

“Layanan kita juga sudah mulai berubah, grafis kita berubah, pola tayangan kita juga berubah, kita juga menyusun program milenial. Kita ada acara yang mengandung unsur milenial. Milenial pun sudah memperhatikan TVRI. Kita ingin memperjuangkan TVRI. Para seniman-seniman muda juga sudah datang ke TVRI, kita melihat bahwa TVRI sudah mulai mengembalikan kejayaannya,” tutur Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Helmy Yahya saat berbicara dalam diskusi publik bertema Penguatan Kelembagaan TVRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Helmy mengatakan, TVRI yang memiliki jangkauan paling luas, yakni 29 stasiun daerah dan hanya lima daerah yang belum memiliki stasiun televisi daerah dan 360 pemancar di seluruh Indonesia memiliki tantangan berat.

“TVRI memiliki coverage siaran paling luas dan hanya kita yang punya stasiun televisi di luar Jakarta. Tantangannya banyak sekali, ibarat raksasa yang tidur lama kemudian bangkit memang butuh energi yang lebih. Kemudian belajar berjalan lagi untuk menyetarakan dengan televisi swasta yang lebih dinamis dan cepat,” tuturnya.

Dengan demikian, lanjut Helmy, banyak yang harus diperbaiki untuk mengembalikan kejayaan TVRI. “Kondisi ini memang kita hadapi, tapi kita tidak menyerah. Kita tahu betul peralatan kita banyak yang sudah usang, SDM kita juga cukup memprihatinkan karena bertahun-tahun TVRI tidak diminati oleh karyawan muda. Secara organisasi, TVRI harus diperbaiki. Kami melakukan revisi banyak sekali, kami melakukan reformasi birokrasi banyak sekali dan kalau memungkinkan secara aturan dan budget kami akan merekrut anak-anak muda untuk memperbaiki layanan kita, media sosial kami, untuk memperbaiki kreatif kita,” tutur mantan presenter acara televisi ini.

Helmy menjelaskan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, namun tidak menutup kemungkinan TVRI akan bisa bersanding dengan televisi publik sekelas NHK (Nippon Hoko Kyokai) di Jepang.

“Dewan pengawas kami meminta TVRI besar seperti NHK di Jepang atau BBC di Inggris, saya iya kan meskipun kami tahu bahwa tidak gampang. Kondisi kami juga sangat berbeda, anggaran kita juga sangat terbatas,” katanya.

Helmy mengaku sempat studi banding ke penyiaran di Jepang, yakni NHK. Stasiun televisi itu mengelola anggaran dana sekitar Rp90 triliun. Sementara TVRI sangat jauh di bawahnya atau sekitar seratus kali di bawah nilai tersebut.

"NHK Jepang itu dananya besar, tapi siaran mereka tidak seberat TVRI. Jepang hanya dua pulau besar, sedangkan TVRI meng-coverage Indonesia yang begitu besar. Ada lima pulau besar, dan pulau-pulau kecil yang dipisahkan secara geografisnya susah. Sebenarnya tidak fair membandingkan dengan Jepang. Tapi kami belajar dari NHK Jepang,” tambah Helmy.

Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Arief Hidayat Thamrin mengatakan, TVRI harus mendapat perhatian masyarakat di tengah dunia pertelevisian di Indonesia yang didominasi swasta atau industri.

“TVRI harus terus mengangkat sehingga menjadi referensi, hiburan, dan perekat sosial di Indonesia. Harapannya TVRI ini menjadi lokomotif, dan edukatif ada di TVRI. Nilai-nilai kebangsaan juga bisa ditularkan dari TVRI. Tentu, harapanya TVRI tidak hanya menjadi alternatif tapi menjadi rujukan masyarakat. Tentu kita mau bahwa TVRI menjadi lokomotif pertelevisian,” ungkap Arief.

Arief mengatakan, tantangan TVRI saat ini menghilangkan pandangan dari masyarakat bahwa TVRI adalah milik pemerintah.

“Memang saat ini sudah mulai menghilangkan bahwa TVRI adalah pelat merah, sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan televisi milik swasta. Sebenarnya TVRI tidak bisa dibandingkan dengan televisi swasta dalam negeri. TVRI jika ingin lebih bagus harus dibandingkanya dengan yang di luar negeri seperti NHK di Jepang, atau televisi publik di negara-negara lain," tuturnya.

Sementara itu, Dekan Fikom Universitas Padjajaran, Dadang Rahmat Hidayat meminta TVRI perlu menyesuaikan kontennya agar sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 yang memberikan layanan informasi, kontrol dan perekat sosial, pendidikan dan hiburan yang sehat, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan setiap lapisan masyarakat di Indonesia.

“Konten sekarang ini menjadi rajanya bagi media atau content is the king. Karena dari berbagai macam teori bahwa sekrang ini di dunia modern hegemoni media sangat luar biasa. Media juga sebagai pembentukan opini publik sehingga media mempengaruhi dalam suatu pengambilan keputusan,” ungkap Dadang.

Dia berharap agar TVRI dengan latar belakang stasiun televisi publik bisa bersanding seperti BBC (British Broadcasting Corporation) di Inggris, ABC (Australian Broadcasting Corporation) di Australia, NHK (Nippon Hoko Kyokai) di Jepang.

“Media dalam sebuah karya jurnalisme harus benar, faktual. Nah, faktual ini harus mempertimbangkan layak atau tidak ditampilkan. Tapi sekarang dengan banyaknya jumlah stasiun televisi menjadi tantangan untuk menciptakan konten yang menarik perhatian masyarakat," tuturnya.