Masuknya Gerindra Ancam Soliditas Koalisi Parpol Pemerintah

JAKARTA - Masuknya Partai Gerindra ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah dinilai dapat mengancam soliditas koalisi. Pasal, partai yang selama ini sudah berjuang untuk Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 terancam tidak mendapatkan reward berupa kursi menteri.

“Pendapat saya tidak ada kebutuhan khusus yang membuat Jokowi membutuhkan partai-partai di luar koalisi. Karena dari sisi dukungan, lima parpol yang lolos sudah mendapat dukungan suara yang aman, tinggal Jokowi memastikan mereka solid dan itu dipastikan dengan pembagian kursi (menteri) secara proporsional,” kata Peneliti Politik Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Arya Fernandez, di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Kemudian, jumlah koalisi yang banyak tidak linier dengan kemampuan melobi untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan pemerintah. Kalau koalisi pemerintah terlalu besar maka demokrasi terlalu pincang karena tidak ada kekuatan kontrol.

“Tidak ada kebutuhan khusus bagi Jokowi mengakomodasi partai-partai di luar koalisi 01, kecuali Jokowi ketakutan dan tidak bisa menjaga komitmen dan kepercayaan partai-partai yang ada di 01,” ujarnya.

Arya mengakui tambahan parpol koalisi itu memang hak Jokowi sebagai Presiden tetapi, perlu juga dilihat bahwa parpol yang sudah eksis dalam koalisi pemerintah itu sudah berkeringat dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2014. Mereka sudah mendapatkan risiko politik pada pemilu karena isu identitas dan isu lainnya yang membuat suara berkurang. Ditambah lagi akan menghadapi risiko politik jika parpol di luar ikut bergabung karena reward mereka berupa kursi menteri yang harus berkurang.

“Mereka (parpol pemerintah) merasa kurang nyaman. Kalau posisi seperti itu mereka malah insecure. Mereka akan memainkan strategi abu-abu. Mereka pasti sudah ada perbincangan sebelum koalisi dan mereka bisa saja akan liar,” ujarnya.

Meskipun PDIP sangat ingin Gerindra bergabung, menurutnya, itu karena PDIP punya kepentingan untuk Pemilu 2024 dimana Jokowi sebagai petahana tidak bisa lagi mencalonkan. Tapi sekali lagi, semua ini tergantung pada platform politik Jokowi, dan apakah Jokowi akan memberikan pendidikan politik dengan penguatan parlemen. Atau antara Jokowi dengan Gerindra hanya kesepakatan politik semata dengan sharing kursi pimpinan MPR.

“Ya kalau koalisi sistem multipartai mereka bergabung ke pemerintah dengan mendapat alokasi kursi, kalau itu (bagi kursi pimpinan MPR) namanya kesepakatan politik saja. Mungkin mereka (Jokowi-Prabowo) nego di pimpinan MPR, di pimpinan komisi,” tandasnya.