alexametrics

Cak Imin Minta Kader PKB Hati-hati Bicara Jatah dan Kinerja Menteri

loading...
Cak Imin Minta Kader PKB Hati-hati Bicara Jatah dan Kinerja Menteri
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.Foto/SINDOphoto/Dok
A+ A-
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar meminta kader partainya untuk hati-hati dalam memberikan komentar kepada media. Politikus yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, pernyataan yang disampaikan berbeda tafsir dengan apa yang muncul di media.

Salah satu yang ditekankan adalah pernyataan mengenai jatah menteri di kabinet Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin mendatang."Kepada semua #SahabatPKB harap hati-hati dalam wawancara dengan media, karena bisa keluar berita di luar yang kita maksud. Stop bicara jatah menteri, komentar terhadap kinerja menteri dsb, karena bisa menjadi kesalahpahaman," kicau Cak Imin dalam akun Twitter-nya @cakimiNOW, dikutip pada Minggu (21/7/2019).
Cak Imin Minta Kader PKB Hati-hati Bicara Jatah dan Kinerja Menteri

Ini bukan pertama kali Wakil Ketua MPR ini memberikan peringatan kepada kadernya, terutama elite PKB agar berhati memberikan pernyataan kepada media, menyusul ramainya berita tentang jatah menteri. Belum lama ini, Cak Imin juga mengeluarkan kicauan senada.

"Aku gak mau lagi dicuplik jadi berita minta jatah2an menteri bro. Aku kan juga gak bersedia jadi menteri. Kepada pengurus PKB juga jangan ngomong lagi jatah2an menteri ya! Aku dimarahi istriku nih.. gara2 jatah 10, 11, 12 dst. Padahal 9, husy... Bercanda meluku ah.," kicaunya, (6/7/2019) lalu.



Pernyataan terbaru yang dikeluarkan Cak Imin ini hanya berselang sehari menyusul pernyataan Dewan Syuro DPP PKB KH Maman Imanulhaq pada Sabtu, 20 Juli 2019 kemarin yang menjadi kontroversi karena mengomentari kinerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dengan pernyataan bahwa parkiran Kementerian Agama saja jelek apalagi menterinya.

Mengetahui pernyataannya yang disampaikan dalam Diskusi Akhir Pekan Polemik MNC Trijaya di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat. Maman dalam pernyataan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Minggu (21/7/2019) mengatakan, pernyataannya yang menyebutkan parkiran Kemenag jelek apalagi menterinya, sejatinya ingin menyatakan bahwa sekalipun seorang menteri memiliki integritas, dedikasi dan sikap kenegarawanan seperti Menteri Agama Lukman Syaifuddin, kalau sistem birokrasinya tidak berjalan, niscaya reformasinya akan gagal.

“Intinya sehebat apapun menterinya kalau sistem reformasi birokrasi tidak dibangun, itu akan gagal seperti kasus Menteri Lukman di Kementerian Agama,” katanya.

Inti dari kritik Maman adalah pentingnya reformasi birokrasi di semua lembaga pemerintahan termasuk kementerian."Birokrasi yang selama ini hanya jadi representasi sebuah kekuasaan yang hegemonik, tidak melayani, merasa paling pintar, memarjinalkan peran masyarakat dan cenderung korup harus direformasi total. Ini spirit pemerintah Jokowi yang melayani, anti korupsi dan melibatkan peran masyarakat,” jelas caleg terpilih DPR RI Dapil 9 Jawa Barat ini.

Direktur Relawan TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin ini mencontohkan Kementerian Agama yang dianggap abai dengan merebaknya gerakan intoleransi dan radikal yang membuat keretakan sosial di masyarakat terbuka lebar. Maman menegaskan bahwa ini peringatan bahwa perbaikan negara tidak cukup hanya mengandalkan sosok yang baik tanpa disertai tindakan perbaikan reformasi.

“Jadi kalimat soal parkir jelek, apalagi menterinya, bukan seperti yang tertulis di media online. Saya ingin menyatakan bahwa parkiran jelek itu sebagai kiasan untuk menunjukkan bahwa perbaikan birokrasi akan menentukan perbaikan lingkungan sekitarnya. Sekalipun menterinya bagus kalau birokrasi jelek, dampaknya parkirannya pun bisa jelek,” jelasnya.

Kang Maman menegaskan, mengkritik Kementerian Agama itu sebagai bagian usaha menyampaikan persoalan yang objektif, bukan menjelek-jelekkan Menteri Agama.
(whb)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak