alexametrics

Menaker Sebut Tiga Kelompok yang Bisa Kantongi Kartu Prakerja

loading...
Menaker Sebut Tiga Kelompok yang Bisa Kantongi Kartu Prakerja
Pemerintah akan mengalokasikan dana Rp10 triliun pada tahun 2020 untuk 2 juta penerima Kartu Prakerja. Foto/Ilustrrasi/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menjelaskan ada tiga kelompok yang bisa memiliki Kartu Prakerja.

Ketiga kelompok itu, yakni angkatan kerja baru, pekerja, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya pemerintah menjelaskan akan mengalokasikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada 20202 untuk penerima dua juta penerima Kartu Prakerja.



“Ya tentu nanti ada lah (kriterianya-red). Tapi setidaknya mewakili dari tiga kelompok besar,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7/2019). (Baca juga: Tunjangan Pengangguran Dialokasikan Rp10 Triliun)

Dia menyebutkan tiga kelompok itu, yakni para pencari kerja baru fresh graduate. Apa pun latar belakang pendidikannya, kata dia, selama merupakan pencari kerja baru maka bisa mendapatkan Kartu Prakerja.

“Lalu yang kedua adalah pada pekerja yang existing atau yang sedang bekerja. Lalu yang ketiga adalah mereka yang menjadi korban PHK. Jadi tiga kelompok itu,” tuturnya.

Dia mengungkapkan bahwa tiga keompok tersebut merupakan sasaran pemerintah dalam kebijakan triple skilling.

Kebijakan tersebut dikatakannya sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hanif mencontohkan untuk para pencari kerja baru yang masih muda, belum memiliki keterampilan (skill), dan mempunyai masalah dengan dengan dunia kerja maka akan masuk dalam kebijakan skilling.

Dengan begitu, para angkatan kerja baru ini mempunya keterampilan dan bisa masuk dunia kerja.

“Lalu yang kedua yang untuk pekerja existing itu yang perlu upskilling (peningkatan keterampilan-red). Nah upskilling ini menjadi penting karena dunia kerja kan juga berubah. Jika keterampilannya berhenti membuat dia tidak aman, membuat dia tidak fleksibel dalam bekerja. Maka dibuat peningkatan keterampilan sehingga punya karier atau dia juga misalnya ganti-ganti pekerjaan,” ujarnya.

Kemudian untuk para korban PHK akan masuk dalam kebijakan reskilling. “Nah reskilling diperlukan apabila mereka berencana melakukan alih profesi. Maka skill-nya harus berubah,” tuturnya.
(dam)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak