Atasi Kekeringan, Pemerintah Siapkan Hujan Buatan

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk mempersiapkan hujan buatan dalam menghadapi kekeringan. Hal ini merupakan solusi jangka pendek yang diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) .

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB), Letjen TNI Doni Monardo mengatakan telah masuk permohonan dari beberapa kepala daerah untuk dilakukan hujan buatan.

“Dan tadi sesuai dengan arahan bapak presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan. Oleh karenanya, BNPB tentu tidak bisa sendirian, perlu bekerja sama dengan beberapa lembaga, khususnya BMKG, BPPT dan juga markas besar TNI,” kata Doni seusai ratas di Kantor Presiden, Senin (15/7/2019).

Dia mengatakan ada kriteria tertentu untuk dapat dilakukan hujan buatan. Salah satunya kondisi awan. “Adapun daerah yang mungkin masih bisa dilaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Ini juga tergantung dari keadaan awan. Sehingga apabila awannya masih tersedia sangat mungkin hujan buatan bisa dilakukan,” jelasnya.

Doni mengatakan dari data yang dikumpulkan BNPB sampai hari ini, jumlah desa yang terdampak kekeringan sebanyak 1.963 desa di 556 kecamatan, dan di 79 kabupaten yang tersebar di Pulau jawa, Bali, NTB dan NTT. Menurut dia, solusi jangka panjang dan menengah untuk menghadapi kekeringan adalah penyiapan bibit pohon. Ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan sumber air.

“Dari beberapa pengalaman yang ada, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun. Jadi kalau setiap desa punya sukun yang cukup banyak sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang sumber air di desa itu masih bisa terjaga, termasuk juga pohon aren,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku telah mendapat laporan bahwa musim kemarau 2019 akan lebih kering dan titik puncaknya adalah di Agustus sampai September. “Beberapa daerah di negara kita sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, berarti statusnya waspada. 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas. Ini yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT,” ungkapnya.

Jokowi meminta jajaran menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk langsung ke lapangan melakukan antisipasi. Dia meminta agar suplai air bersih maupun air pertanian terjaga.

“Sehingga risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sungai bor, dan saya minta menteri LHK memantau, mengendalikan potensi titik panas hotspot yang ada dan kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari,” katanya.