Jokowi Bakal Lebih Selektif Susun Kabinet

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dinilai akan lebih leluasa dalam menyusun kabinet baru untuk periode 2019-2024. Hal ini karena Jokowi sudah tidak lagi tersandera oleh kepentingan politik karena sudah menjabat untuk periode kedua.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman, mengatakan, Jokowi kemungkinan akan lebih selektif sehingga kabinet baru nanti akan menjadi legacy yang baik bagi Indonesia ke depan.

”Saya pikir Pak Jokowi kali ini lebih leluasa menyusun kabinet. Pertama, dia tak tersandera kepentingan politik dia, karena ini periode terakhir. Tentu Pak jokowi akan membentuk legacy yang baik dan dia akan sangat selektif,” tutur Ikrama di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Dikatakan Ikrama, meski kabinet yang akan dibentuk nantinya adalah kabinet akomodatif karena pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin diusung koalisi sepuluh partai politik, namun kali ini Jokowi tidak lagi tersandera kepentingan politik ke depan. ”Maka dia akan lebih selektif, misalnya isu tentang Kabinet Zaken, profesional, itu mungkin akan didorong,” paparnya.

Meski, diakuinya bisa saja kelompok profesional ini ada dalam tubuh parpol, tapi diyakini Jokowi akan lebih selektif. ”Parpol pasti ketuanya punya jagoan, tapi Pak Jokowi punya klasifikasi untuk meminta bisa dari parpol tapi kriterianya ini. Saya pikir akomodatif pasti karena tidak ada makan siang yang gratis. Betul itu narasi politik tanpa mahar, tapi pasti selalu ada deal politik dalam sebuah kesepakatan,” urainya.

Ditanya mengenai kemungkinan Jokowi akan membuka pintu tokoh dari parpol oposisi untuk masuk kabinet, Ikrama mengatakan untuk menjaga stabilisasi pemerintahannya, hal tersebut sangat mungkin dilakukan. ”Sebenarnya (parpol) pengusung Pak Jokowi ini sudah cukup untuk menopang kepemimpinan Pak Jokowi di parlemen karena sudah besar komposisinya. Tapi bisa saja untuk kepentingan stabilitas yang lebih besar,” urainya.

Ada dua kemungkinan, pertama, dengan jiwa kenegarawanannya, Jokowi akan memastikan semua kelompok kepentingan terakomodasi. Kedua, bisa saja kepentingan jangka panjang 2024 agar tidak ada gesekan maka kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak mendukung dalam Pilpres 2019, akan diakomodasi sehingga pemerintahan lebih stabil dan proyeksi politik ke depan bisa diprediksi karena semua melebur di pemerintahan.