Terima Putusan MK, PB HMI Sebut Sikap Prabowo Patriotik

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak keseluruhan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad meyakini bahwa Pasangan Calon (Paslon) 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menjadi pihak Termohon bisa menerima putusan MK secara konstitusional.

Menurutnya, Prabowo memahami mekanisme demokrasi bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia, pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu bisa mengajukan gugatan hukum lewat MK. Dan langkah tersebut sudah ditempuh kubu Paslon 02.

Saddam mengatakan, sikap Prabowo yang menghormati putusan MK merupakan sikap patriotik sehingga bisa menghindarkan konflik horizontal akibat persoalan kepemiluan dan politik di Indonesia.

"Bila Prabowo menerima putusan MK maka ini merupakan sikap patriotik Prabowo. Sehingga di luar itu yang menolak hasil MK adalah pelaku demokrasi kriminal," kata kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan ini, Kamis (27/6/2019).

Ia menekankan bahwa bisa jadi yang “memanas-manasi” situasi demokrasi ini itu merupakan musuh kedaulatan rakyat sesungguhnya. "Siapapun yang menolak hasil demokrasi adalah musuh rakyat," tegas penulis buku Pancasila Ideologi dunia ini.

Menurutnya, siapa pun yang mengadu domba rakyat untuk kepentingan politik, mereka sebenarnya tidak pernah senang adanya persatuan. Dan mereka adalah musuh rakyat.

Di sisi lain, pihak-pihak yang menerima penyelesaian sengketa pemilu di MK, mereka adalah pihak yang menyadari betul bahwa dalam sistem demokrasi, ada mekanisme hukum.

Selanjutnya, kata Saddam, pihak yang mengadu-domba untuk kepentingan politik, baik di elite atau di akar rumput, serta yang menyudutkan hasil demokrasi bisa dikatakan sebagai agen asing yang ingin memecah belah kedaulatan rakyat dan NKRI secara sosial politik.

Terakhir, Saddam menekankan bahwa generasi milenial siap merajut persatuan dan meyakini tidak akan bisa diadu domba oleh pihak-pihak yang menghayal untuk memecah belah rakyat karena persoalan kepentingan politik.