Yusril Dorong Para Pihak yang Bersengketa Rekonsiliasi Usai Putusan MK

JAKARTA - Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amien mendorong adanya rekonsiliasi pasca putusan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apapun putusan MK harus diterima oleh para pihak yang dengan jiwa besar. Begitu juga sikap para pendukungnya. Putusan MK final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lagi. Setiap sesuatu harus ada akhirnya. Putusan MK adalah upaya terakhir menyelesaikan perselisihan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (26/6/2019).

Setelah Putusan MK besok, kata dia, para pihak yang bersengketa termasuk pendukung masing-masing wajib melakukan rekonsiliasi. Sebagai bangsa yang besar, menurutnya kita wajib melihat ke depan dan melupakan konflik internal untuk sebuah tujuan yang lebih besar yakni kemajuan bangsa dan negara.

"Negara ini milik kita semua para warga bangsa. Jangan kita saling meyimpan dendam dan permusuhan. Perbedaan kepentingan selamanya akan ada. Kita harus mampu mengelola perbedaan itu secara elegan agar bermuara pada maslahat dan kebaikan, bukan kerusakan apalagi kehancuran," jelasnya.

MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun harus dijaga kemerdekaan MK agar tidak ada pihak manapun juga yang berusaha untuk memengaruhi. Apalagi sampai menekan MK agar mengikuti kemauannya.

Yusril mengimbau warga bangsa untuk mengedepankan kejernihan berpikir, meningkatkan daya kritis dan bersikap saling menghargai. Jauhkan diri dari sikap emosional berlebihan, mudah menerima sesuatu tanpa bertanya dan melihat orang yang berbeda sebagai musuh yang harus dilawan.

"Kita adalah bangsa yang besar dan majemuk. Bangsa kita memiliki budaya yang luhur dan saling menghargai antar sesama. Jaga kesatuan dan persatuan antara sesama kita. Lihat bangsa2 lain yang dilanda konflik dan perang saudara. Semua menjadi pelajaran bagi kita semua," tandasnya.