alexametrics

PKB Incar Kursi Menteri Pendidikan dan Menteri Desa

loading...
PKB Incar Kursi Menteri Pendidikan dan Menteri Desa
Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A+ A-
JAKARTA - Menjelang berakhirnya sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6/2019), pembicaraan mengenai pembagian jatah kursi kabinet semakin menghangat. Meskipun partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin secara umum belum mau secara terbuka membicarakan soal bagi-bagi posisi menteri.

Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pada dasarnya PKB menyerahkan kepada Jokowi soal jatah menteri. Kapanpun Jokowi meminta untuk menyodorkan nama, partainya sudah menyiapkan nama-nama yang layak direkomendasikan.

Ketika ditanya pos kementerian apa yang diinginkan atau bakal disodorkan kepada Jokowi, sesuai dengan arah PKB bahwa saat ini hal yang diperjuangkan yaitu bagaimana kualitas pendidikan bisa terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan fokus yang diinginkan pemerintahan Jokowi ke depan yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM).



”Sekarang kan setiap kementerian/lembaga ini peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas di Kabinet Pak Jokowi yang sekarang, next (akan datang) ini,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Cucun menuturkan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebaiknya menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga pengurusan pendidikan tidak terpisah-pisah dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. ”Keinginan kita Menristekdikti dan Mendikbud satu kesatuan. Tidak pisah-pisah ngurusnya dari dasar sampai perguruan tinggi,” ucapnya.

Menurut Cucun, PKB memiliki konsentrasi pada peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong peningatan kualitas kesejahteraan masyarakat. ”Pendidikan yang lebih concern. Makanya kayak perguruan tinggi, itu bagaimana kita kan meng-counter perjalanan perguruan tinggi yang sekarang ini. Banyak para ahli meneliti jangan sampai perguruan tinggi ini salah arah, kemudian juga pembinaan kualitas ideologinya atau karakter building-nya itu salah asuh,” katanya.

Selain Kementerian Pendidikan, pos kementerian yang juga diincar PKB yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang saat ini juga sudah menjadi jatah PKB. Menurut Cucun, urusan pedesaan juga menjadi fokus PKB karena basis pemilih PKB memang umumnya berada di wilayah pedesaan.

Cucun mengatakan, semua parpol pasti menginginkan mendapatkan jatah kursi menteri sebanyak mungkin. Namun hal itu diserahkan kepada Jokowi yang memiliki hak prerogatif. Apalagi, saat ini parpol yang tergabung dalam KIK ada sepuluh parpol. Belum lagi jika PAN atau Partai Demokrat bergabung ke KIK.

”Ya, siapapun juga sama ya. Setiap partai kalau bicara keinginan pasti pingin banyak. Tapi Pak Jokowi juga punya pertimbangan mungkin kemarin keringat yang dikelurkan kemungkinan juga faktor basis-basis suara yang PKB kuat itu kebetulan ya Pak Jokowi (menang). Apalagi kalau bicara, misalkan, di Jateng, Jatim basis PKB itu jadi pemenang,” tuturnya.

Bahkan di Jawa Barat, kata dia, sebenarnya suara Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin terjadi kenaikan signifikan, meski tidak menang. ”Kita lihat di basis-basis PKB yang kuat Pak Jokowi menang, terutama di Pantura,”urainya.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, tiga kadernya yang kini menjabat menteri di Kabinet Indonesia Kerja tetap dipertahankan. Dirinya tidak menghendaki posisi ketiga jabatan menteri tersebut digeser untuk ditempati kader dari partai lain.

"Semoga tidak terjadi (jabatan menteri digeser untuk kader partai lain). Moga-moga masih PKB," kata Cak Imin saat menghadiri kegiatan halalbihalal di Kantor DPW PKB Jabar, Kota Bandung, Minggu (23/5/2019).
(thm)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak