alexametrics

DPT Bermasalah Bisa Jadi Dasar Batalkan Pemilu

loading...
DPT Bermasalah Bisa Jadi Dasar Batalkan Pemilu
Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana menilai DPT bermasalah bisa menjadi dasar pemilu dibatalkan. Foto/Koran Sindo
A+ A-
JAKARTA - Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau registration voters yang tidak beres dinilai bisa menjadi dasar pembatalan pemilu. Tim hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapatkan data ada 27 juta pemilih bermasalah dalam Pemilu 2019 lalu.

"DPT tidak logis itu dasar membatalkan pemilu. Secara teori kepemiluan, kalau registration voters itu tidak bagus ada bermasalah maka itu dasar mengulang pemilu," ujar anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana dalam diskusi bertajuk Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Dia membeberkan, seorang saksi ahli yang dihadirkan Tim Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jaswar Koto, menemukan adanya 27 juta DPT yang bermasalah. Data itu dikumpulkan dan dicek ulang, kemudian dikirimkan ke MK sebanyak 2 truk.



"Di situ bisa kelihatan ada NIK ganda, ada rekayasa di kecamatan, ada NIK di bawah umur itu jumlahnya 27 juta. Ada umurnya baru 1 tahun masa ada di DPT mau milih. Ada juga yang baru lahir 2027. Yang begini-begini jumlahnya 27 juta," katanya.

Selain itu, KPU dianggap tak bisa membantah hal itu dalam persidangan di MK. Pasalnya, jumlah dari DPT pun berubah-ubah. Terbaru, ada perubahan DPT pada 21 Mei lalu. Denny menilai itu telat, sebab pemilu telah selesai dilaksanakan.
"KPU enggak bisa bantah itu. Karena emang DPTnya berubah-ubah. Dan paling tidak bisa dibantah adalah 21 Mei ada lagi perubahan DPT. Kita bayangkan, kita 17 April Pilpres ada DPT, sebulan lebih kemudian KPU kembali menetapkan DPT. Pencoblosannya udah lewat bung," ujarnya.

Dia juga memaparkan sejumlah pemilu ulang dibeberapa titik akibat permasalahan dari DPT. Contohnya Pemilu di Sampang, dan Maluku. Dia berharap sejumlah temuan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan MK. "Itu ada di MK (bukti). Sekarang MK-nya gimana. Menjaga sebagai Mahkamah Konstitusi atau menjadi Mahkamah Kalkulator," tuturnya.
(sco)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak