Gaduh Sistem Zonasi

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sis­tem zonasi atau pemetaan wilayah terus memunculkan po­lemik. Protes orang tua murid yang merasa dirugikan marak di berbagai daerah. Kegaduhan pun muncul di mana-mana. Sejumlah orang tua siswa menolak keras aturan zonasi karena dinilai tidak adil bagi anak-anak yang berprestasi. Dengan sistem zonasi, kendati seorang anak memiliki hasil ujian nasional (UN) yang baik, dia tidak bisa memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang diinginkannya. Sistem zonasi memprioritaskan anak yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah dengan radius tertentu untuk diterima bersekolah. Kuotanya sebesar 90%. Adapun 10% kuota sisa diperuntukkan bagi anak jalur prestasi (5%) dan jalur perpindahan tugas orang tua (5%).

Jika dicermati kebijakan zonasi yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51/ 2018 ini memang cukup baik, yakni men­ciptakan pemerataan pen­didikan. Pemerintah ingin agar se­tiap anak memiliki kesempatan yang sama bersekolah dengan fasilitas yang sama. Pendeknya, pemerintah tidak ingin lagi ada is­ti­lah sekolah negeri favorit dan bukan favorit.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Men­dik­bud) Mu­hadjir Effendy pun mencoba meyakinkan ma­sya­rakat agar tidak perlu khawatir berlebihan. Menurutnya, penerapan sistem zonasi bertujuan me­meratakan pendidikan berkualitas sehingga itu akan mengatasi per­soalan ketimpangan di masyarakat. Kata Me­n­dikbud, setiap sekolah, khususnya sekolah negeri, harus mendidik semua siswa tanpa ter­ke­cuali, tanpa boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, dan kompetisi yang berlebihan.

Mendikbud juga menjelaskan pendekatan zonasi erat kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Sederhananya, dalam proses berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki itu, anak bisa belajar etiket, sopan santun, peduli lingkungan, dan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan budi pekerti. Proses belajar inilah yang disebut akan membentuk karakter seorang siswa.

Namun apa yang diidealkan pemerintah ini tidak mudah diterima se­bagian masyarakat. Tidak sedikit orang tua yang dibuat resah. Un­tuk mengubah cara pandang sebagian orang tua memang tidak mu­dah karena selama ini sudah terbiasa dengan kompetisi yang terbuka ketika hendak memasukkan anaknya ke sekolah yang diinginkan. Persaingan terbuka yang dimaksud adalah ketika mereka meng­gunakan nilai UN sebagai acuan kelulusan. Ketika persaingan terbuka dan fair ini lalu diubah secara drastis melalui sistem zonasi, di sinilah muncul persoalan. Sebagian orang tua melihat ini bentuk keti­dakadilan dan mengorbankan anak.

Keberatan orang tua ini memang cukup beralasan. Jika dicermati, sistem seleksi sebelumnya menggunakan hasil UN memang cukup adil. Mengapa? Karena persaingan terbuka menggunakan hasil UN akan mengajari anak untuk berkompetisi secara fair. Anak yang lulus karena nilai UN-nya tinggi akan merasa mendapat apresiasi yang layak. Begitu pun anak yang gagal lulus akan mudah menerima ka­re­na menyadari nilainya memang tidak mencukupi. Nah, bu­kan­kah penanaman sikap rela dan sportif dalam menerima hasil seperti ini juga salah satu hal yang baik dalam membangun karakter anak?

Memang tidak mudah membuat aturan yang bisa memuaskan semua pihak. Termasuk untuk urusan sistem penerimaan siswa baru. Namun ketika aturan yang dibuat memunculkan keresahan yang meluas, pemerintah melalui Kemendikbud juga jangan sampai menutup mata. Sangat penting mendengar apa permasalahan yang dikeluhkan orang tua murid lalu mencari solusi terbaik.

Mengenai sistem zonasi ini, persoalan nyata yang muncul antara lain kondisi ketika ada siswa yang rumahnya tidak berdekatan de­ngan sekolah atau tidak memenuhi syarat zonasi yang ditentukan untuk bisa di­te­rima. Faktanya, tidak semua rumah berdekatan de­ngan se­ko­lah. Untuk kondisi seperti ini bagaimana menjaga hak anak untuk bisa tetap bersekolah di sekolah negeri?

Munculnya polemik seperti sistem zonasi ini tak lepas dari tidak kon­sistennya aturan atau kebijakan dalam dunia pendidikan. Selama ini aturan sangat mudah berubah. Tak jarang aturan tersebut tidak memikirkan siswa yang kemungkinan bisa menjadi korban. Ada ke­cen­de­rungan aturan mudah berganti ketika menteri pendidikannya ber­ganti atau rezim beralih ke yang baru. Perlunya konsistensi dalam mem­buat kebijakan inilah yang harus menjadi perhatian agar tidak muncul persoalan serupa pada dunia pendidikan kita di masa mendatang.