alexametrics

Saksi Kedua Prabowo-Sandi Ungkap NIK Siluman dan Rekayasa di Sejumlah Daerah

loading...
Saksi Kedua Prabowo-Sandi Ungkap NIK Siluman dan Rekayasa di Sejumlah Daerah
Idham Amiruddin yakni saksi kedua yang dihadirkan kubu Prabowo-Sandi dalam lanjutan sidang PHPU Pilpres 2019 mengungkap temuannya soal NIK siluman dan rekayasa yang ditemukan di daerah Bogor hingga Sulsel. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Idham Amiruddin yakni saksi kedua yang dihadirkan kubu Prabowo-Sandi dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 mengungkap temuannya soal Nomor Induk Kependudukan (NIK) siluman dan rekayasa yang ditemukan di daerah Bogor hingga Sulawesi Selatan.

Untuk NIK rekayasa, kata Idham, adalah NIK yang seluruh elemen datanya terlihat benar namun nyatanya salah. Idham menyebutkan dalam NIK perempuan seharusnya tanggal lahirnya ditambah 40, sedangkan jika NIK laki-laki ditambah 41.

"Kemudian ada tangal dan bulan tidak sesuai. Misalnya di tanggal lahir di tulis A, tapi pada niknya itu B. Itu salah satu nik rekayasa," ujar Idham dalam persidangan PHPU Pilpres di MK, Jakarta, Rabu (19/6/2019).



Saat ditanyai hakim konstitusi jumlah keseluruhan, Idham pun mengungkap NIK siluman dan NIK rekaya jika ditotal ada 10 juta temuan. "Ya tertinggi di Bogor, 430 lebih. Ini tertinggi di Indonesia. (NIK siluman) itu 56.832. Itu banyak ditemukan di Bengkulu. Tapi saya lupa berapa jumlahnya," ungkapnya.

Untuk jumlah pemilih ganda, Idham mencari data tersebut berdasarkan tiga suku kata bersamaan dan lahir di tanggal yang sama. Selain itu dia menyebut TPS di Sulawesi Selatan menjadi lumbung NIK rekayasa.

"(Temuan duplikasi tanggal lahir) dua juta, (persebaran terbanyak) di Papua kalau saya tidak salah," ujar dia.

"Jadi ada TPS mengandung NIK rekayasa. Lumbungnya di Sulawesi Selatan. Itu tergambar jelas, ada yang tanggal bulannya salah, terbalik, ada NIK laki-laki perempuan," tuturnya.
(kri)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak