Wacana Lapas di Pulau Terpencil, Berikan Efek Jera Napi Nakal

JAKARTA - Wacana pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) di pulau terpencil oleh pemerintah dinilai bisa memberikan efek jera bagi narapidana nakal.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah tersebut. “Saya setuju jika pemerintah membangun lapas di pulau terpencil untuk memberikan efek jera bagi napi nakal,” ungkap Neta di Jakarta, kemarin.

Usulan ini kembali mencuat seusai kasus plesiran yang dilakukan oleh narapidana kasus korupsi e-KTP sekaligus mantan Ketua DPR Setya Novanto. Setnov diduga menyalahgunakan izin berobat untuk plesiran. Saat ini Setnov telah dipindahkan dari Lapas Sukamiskin, Bandung ke Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang memiliki keamanan super maksimum.

Neta mengusulkan konsep lapas yang saat ini ada di Indonesia harus diubah. Lokasi lapas yang ada di tengah kota harus dipindahkan ke pulau terluar atau terpencil.

“Kejadian soal plesiran para narapidana nakal yang menyalahgunakan izin kemarin harus menjadi perhatian khusus. Apalagi konsep penjara di Indonesia masih ada di tengah-tengah kota. Jika tidak dilakukan perubahan ya akan sama saja. Masih disalahgunakan izinnya. Napi yang nakal-nakal suap petugas, jalan-jalan di tengah kota dengan santai,” tandasnya.

Selain itu, lapas yang ada saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas. Sehingga diharapkan dengan pembangunan lapas lagi di pulau terpencil selain memberikan efek jera juga membantu untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas.

“Saya setuju bahwa pembangunan lapas di pulau terpencil akan memberikan efek jera. Dengan begitu tidak ada lagi praktik jual beli izin untuk keluar lapas. Apalagi jika melihat kapasitas lapas saat ini, tentu ini akan membantu menyeimbangkan jumlah narapidana di lapas, sehingga bebannya akan berkurang. Karena ini hak para napi juga,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kembali merencanakan untuk membangun lapas khusus kasus korupsi, narkotika, dan terorisme di pulau terpencil. “Kita punya pulau kalau enggak salah kan 17.000 pulau yang dihuni baru 11.000 pulau masih ada 6.000 pulau yang tidak dihuni,” kata Wiranto di kantornya.

Dengan ditempatkan di pulau terpencil, Menko Polhukam meyakini seorang napi tidak akan mudah mendapatkan cuti dan tidak akan bisa ngelayap. Karena itu, pemikiran ke sana ada cuma tentunya masih perlu suatu rencana rancangan dukungan lain yang bisa mengarah ke sana. (Binti Mufarida)