alexametrics

Kementerian Sosial Populerkan Label Keluarga Prasejahtera

loading...
Kementerian Sosial Populerkan Label Keluarga Prasejahtera
Kementerian Sosial Populerkan Label Keluarga Prasejahtera
A+ A-
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) berusaha menghapus stigma negatif dari istilah keluarga miskin. Karena itu, seluruh sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) diminta selalu menggunakan istilah keluarga prasejahtera sehingga tidak ada lagi sebutan keluarga miskin.

“Mari kita biasakan menyebut keluarga penerima manfaat (KPM) dengan sebutan keluarga prasejahtera sehingga tidak ada lagi istilah keluarga miskin bagi mereka,” kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasamita di Jakarta kemarin. Agus menjelaskan bahwa penggunaan istilah keluarga prasejahtera tersebut untuk menghilangkan stigma sosial negatif di masyarakat terhadap keberadaan KPM PKH.

Selain itu, sebutan keluarga prasejahtera juga untuk meningkatkan kepercayaan diri KPM. “Mari kita hilangkan stigma sosial ini karena jika terus digunakan akan membekas kepada KPM, meski mereka telah tergraduasi,” katanya. Mensos menjelaskan, pelabelan rumah KPM PKH dengan label keluarga miskin di Rembang, Jawa Tengah, bukan kebijakan dari kementeriannya.



Meski demikian, upaya yang dilakukan SDM PKH Kecamatan Panotan, Rembang, tersebut patut dihargai. Dia berharap penggunaan istilah keluarga miskin tidak terulang di daerah lain karena akan berdampak negatif kepada keluarga tersebut. “Jika mau diberikan label sebaiknya gunakan keluarga prasejahtera. Ke depan harus tidak ada lagi istilah keluarga miskin,” urainya.

Mensos menjelaskan upaya yang dilakukan SDM PKH dengan memberikan label tersebut adalah untuk memastikan apakah KPM PKH masih layak menerima bantuan atau tidak. “Ini merupakan inovasi teman-teman di lapangan dalam rangka menyadarkan KPM yang sudah mampu,” imbuhnya. Labelisasi rumah keluarga prasejahtera di Rembang telah membuat 1.701 KPM mengundurkan diri karena sudah membaik perekonomiannya.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menjelaskan sistem labelisasi keluarga prasejahtera tersebut merupakan bentuk sosialisasi yang diupayakan SDM PKH agar KPM PKH yang telah mampu mempunyai budaya malu. “Hal ini penting untuk menyadarkan mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu lain yang mengantre untuk mendapatkan bantuan PKH,” ujarnya.

Harry telah membuat surat edaran penggunaan istilah keluarga prasejahtera. Surat tersebut dikirim ke seluruh dinas sosial kabupaten kota dan pendamping PKH. Selain melakukan sistem labelisasi, upaya meningkatkan graduasi adalah dengan meningkatkan perekonomian KPM PKH melalui family development session (FDS) atau peningkatan kemampuan keluarga.

Untuk itu SDM PKH dituntut menguasai modul-modul FDS dengan baik sehingga dapat mengajarkan kepada KPM PKH. “Pendamping dan operator PKH merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera dan produktif,” ucapnya.

Suminah, Salah satu KPM PKH di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Jawa Tengah, senang mendapatkan bimbingan dari pendamping PKH. Untuk itu, dia tidak pernah absen di setiap pertemuan yang diadakan pendamping. “Saya merasa di setiap pertemuan yang saya ikuti mendapatkan berbagai pelajaran agar bisa memperbaiki perekonomian kami,” tuturnya.

Suminah berat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebelum mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah pada 2015. “Saya bersyukur ada bantuan PKH sehingga bisa meringankan biaya sehari-hari. Ya, kalau dibilang kurang, memang kurang karena penghasilan suami tidak mencukup untuk biaya kami sehari-hari,” katanya.

Selang lima bulan setelah menerima bantuan PKH, Suminah berjualan makanan kecil seperti gorengan, dawet, dan sosis di depan rumahnya dengan membuka meja kecil. “Alhamdulillah usaha kami sekarang menjadi besar sehingga kami secara sukarela mengajukan diri untuk keluar dari program PKH,” akunya.

Suminah berharap langkahnya diikuti keluarga penerima PKH lain sehingga masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan PKH bisa merasakan bantuan tersebut. Karena itu, dia mendukung upaya pemerintah memberikan label keluarga prasejahtera di setiap rumah KPM PKH. “Saya dukung agar mereka yang sudah membaik perekonomiannya seperti saya mau keluar dari PKH,” imbuhnya.
(don)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak