Dua Ormas Islam Serukan Akhiri Konflik dan Wujudkan Damai

Jum'at, 24 Mei 2019 - 06:03 WIB
Dua Ormas Islam Serukan Akhiri Konflik dan Wujudkan Damai
Dua Ormas Islam Serukan Akhiri Konflik dan Wujudkan Damai
A A A
JAKARTA - Dua ormas Islam terbesar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, meminta pihak yang terlibat dalam konflik politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 segera mengakhiri konflik. Mereka berharap pihak yang bersengketa sepenuhnya menyelesaikannya lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

Harapan itu disampaikan langsung Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haeda Nashir menyikapi kerusuhan yang terjadi pascapengumuman pemenang Pilpres 2019, yakni pada 21–22 Mei, yang berakibat jatuhnya korban jiwa. Mereka menginginkan dua pihak yang terlibat dalam pertarungan Pilpres 2019 bersama-sama menciptakan suasana damai .

Seruan serupa disampaikan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, cendekiawan muslim yang juga mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Quraish Shihab, Alwi Shihab, Alissa Wahid, Romo Magnis Suseno, Romo Beny Susetyo.

Mereka mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat bangsa agar ke depan Indonesia menjadi jauh lebih baik. Kemarin suasana Ibu Kota DKI Jakarta berangsur normal setelah kerusuhan dua hari melanda. Kendati demikian aparat masih mensterilkan Jalan MH Thamrin depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadi sasaran massa.

Kerusuhan menyisakan keprihatinan karena mengakibatkan delapan korban jiwa dan 341 terluka.Terkait kerusuhan, polisi telah mengamankan sedikitnya 183 orang. “Mari kita terus menerus galang persatuan, hilangkan kebencian. Mari kita bangun nilai luhur bangsa kita, saling menghormati, saling menghargai, santun dan bijaksana. Menjadi manusia Indonesia seutuhnya,” ujar Said Aqil Siradj, saat menghadiri Nuzulul Quran dan Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa yang diselenggarakan PBNU di Jakarta, kemarin.

Dia pun mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi perdamaian dan mengedepankan keharmonisan. Apalagi saat ini berada di bulan Ramadan yang penuh berkah. Said pun meminta pihak yang bersengketa menerima hasil keputusan KPU dengan lapang dada, dengan besar hati, dengan kepala dingin. Jika ada persoalan, selesaikan ke MK.

“Ini sifat negarawan yang harus kita tunjukkan, kepentingan utama negara, keutuhan negara. Jangan kepentingan kelompok, jangan apa-apa sesaat tapi keberlangsungan keutuhan negara,’’ tandasnya. Haedar Nashir mendorong semua komponen bangsa untuk menciptakan suasana aman dan damai. Dia mengajak semua tokoh dan warga bangsa kembali bersatu dalam Bhineka Tunggal Ika.

“Juga selama kampanye terakhir pemilihan, juga bagian dari ekspresi berpolitik yang demokratis tetapi kita harus mengakhiri semua proses ini sesuai dengan konstitusi. Dan demokrasi pun mengajarkan hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan artinya kita harus mengakhiri proses pemilu 2019 ini dengan kearifan dengan tanggung jawab dan kedewasaan sikap cerdas dan bersatu kembali sebagai keluarga besar bangsa,” katanya.

Dia lantas menyatakan, sejak awal Muhammadiyah telah mendorong rekonsiliasi dengan mendorong kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden melakukan pertemuan agar meredam konflik antar elite. Menurut dia, himbauan ini sudah disampaikan lewat Wapres Jusuf Kalla.

“Mungkin soal waktu saja, dan kemaren kita mendengar pak Presiden Jokowi telah menyampaikan pernyataannya yang positif dan ajakan untuk situasi ini diakhiri juga pak Prabowo juga pak Sandi juga menyampaikan agar semua berdiri di atas konstitusi dan tidak boleh ada kekerasan, harus tetap damai. Ini semua menunjukkan bahwa kedua tokoh bangsa ini akan menjalin sillaturahim,’’ tutur Haedar.

Adapun Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat bangsa agar ke depan Indonesia menjadi jauh lebih baik. Mereka mendorong aparat untuk melakukan tindakan tegas kepada siapapun melakukan kerusuhan, termasuk aktor intelektual, agar peristiwa serupa tidak terulang

“Aksi itu bukan membela umat Islam. Malah banyak preman-preman yang banyak provokator itu sudah 257 orang yang saya baca sampai tadi malam, itu semuanya ditangkap. Dan kita berharap agar penyelesaian kasus kerusuhan ini tetap di jalur hukum. Aparat kita dukung untuk melakukan tindakan yang terukur,” ujar Mahfud MD, di Jakarta, kemarin.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengapresiasi langkah Prabowo-Sandiaga Uno yang memilih menempuh jalur hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu. "Dan kita mengawal hukumnya, tidak membela paslonnya, mengawal hukumnya agar MK benar-benar mengadili sebenarnya dan Pak Prabowo juga dengan timnya bisa mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk itu,” tuturnya.

Komarudin Hidayat mengingatkan bahwa sebenarnya rakyat sudah letih dalam mengikuti tahapan pemilu yang cukup panjang. Mereka juga sudah melaksanakan hak dan kewajibannya mengikuti pemilu dengan damai. ”Jangan kemudian kita lukai hati mereka. Saya berharap bahwa proses ini akan mencapai titik akhirnya dengan baik. Dan ini juga sebagai puncak prestasi 20 tahun Reformasi, satu generasi berarti. Anggap saja (aksi massa) kemarin ini sebagai bunga demokrasi, tapi jangan terulang kembali,” katanya.

Menurut dia, demokrasi memang tidak ada yang sempurna. Karena itu, jika ada kesalahan maka semua pihak memiliki kewajiba untuk melakukan koreksi. ”Kita koreksi, kita perbaiki sehingga betul-betul ke depan berakhir dengan indah sekali. Tidak hanya dunia yang memuji, tapi kita yang merasakannya. Paslon 01 dan 02, keduanya secara moral mereka pemenang dalam menegakkan pilar demokrasi,” katanya.

Sementara itu, Capres nomor urut 2 Sandiago Uno Sandiaga menyatakan pihaknya berkomitmen untuk merajut kembali tenun kebangsaan di tengah masyarakat pasca-pemilu. Untuk menyelesaikan persoalan, dalam dua hari terakhir pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) tengah fokus dalam menyiapkan permohonan sengketa hasil pilpres ke MK.

Rencananya permohonan sengketa hasil pilpres akan diajukan pada Jumat (24/5/2019) siang. "Kita menyiapkan langkah konstitusional dan dua hari ini saya fokus untuk memastikan langkah hukum berkaitan dengan persiapan memasukan gugatan ke MK," ujar Sandiaga, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, kemarin.

Dia pun menegaskan dirinya dengan Prabowo sepakat menempuh upaya konstitusional dalam menolak hasil Pilpres 2019. Pernyataan ini membantah informasi yang beredar tentang akan aksi lanjutan memprotes hasil pilpres 2019. Prabowo dan Sandiaga disebut bakal turun aksi bertajuk "kedaulatan rakyat" yang dimulai pukul 14.00 WIB dari Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan.

Informasi juga menyebut FPI, para jawara, peserta dari luar daerah, dan seluruh purnawirawan akan bergabung. "Pak Prabowo sudah menyampaikan seruan tadi malam untuk masyarakat tentunya menggunakan segala jalur konstitusional. Dan percaya kepada pemimpin-pemimpinnyanya. Kalau masih Pak Prabowo dan saya didengar, bahwa kita tempuh jalur konstitusional,’’ ujar dia.

Capres terpilih KH Ma’ruf Amin mengapresiasi pasangan calon Presiden dan wakilnya Parbowo dan Sandiaga Uno untuk menempuh jalan konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. “Kita cukup senang Pak Prabowo mau menempuh jalan konstitusi. itu saya rasa cukup bagus. Sebaiknya tidak adalagi protes di jalanan. harus disalurkan. seusai aturan. itu sebenarnya tidak menimbulkan kegaduhan. ketika terjadi protes itu di jalanan, tidak konstitusional,” katanya.

Untuk meredam situasi, mantan Rais Aam PBNU itu menyatakan kesiapannya melakukan pertemuan dengan Prabowo dan Sandiaga Uno. “Kita siap memang ketemu sehingga lagi diolah, dicari kapan waktunya yang tepat,” katanya. Dia lantas menyeru masyarakat agar tetap tenang. Walaupun sempat ada kerusuhan selama dua hari, dia menilai situasi saat ini sudah cukup kondusif.

“Jangan terprovokasi. Makanya jangan percaya informasi yang tidak jelas. Kita kembali kepada informasi yang diberikan pemerintah. Bersyukur sekarang kan dihentikan media sosial itu, itu bagus. Sehingga tidak terjadi provokasi lewat medsos itu.” Sementara ituWapres Jusuf Kalla mengingatkan perbedaan yang terjadi dalam dunia politik jangan sampai memecah belah bangsa. Ia pun berharap dukungan semua komponen bangsa untuk membangun bangsa.

“Yang harus kita perbaiki membangun bangsa. Seperti yang selalu kita kemukakan adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang adil yang didapat serta-merta harus dengan usaha. Tapi yang paling penting adalah memberikan semangat positif, semangat yang tulus untuk bekerja sebaik-baiknya. Itulah harapan kita di hari yang membahagiakan ini dan kita semua meningkatkan amal ibadah kita selalu sebagaimana pesan ulama.”
(don)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4169 seconds (0.1#10.140)