KWI Ajak Elite Politik dan Tokoh Agama Aktif Mendorong Rekonsiliasi Sosial

JAKARTA - Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengajak para elite politik, tokoh agama dan masyarakat turut terlibat aktif dalam menciptakan suasana tenang dan damai.

Salah satunya dengan memberikan pencerahan yang mendorong terwujudnya rekonsiliasi sosial dan seruan-seruan yang menyejukkan sehingga masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan serta hasutan untuk melakukan kekerasan.

Para tokoh tersebut tidak hanya menjadi pemimpin tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai moral, etika, dan jati diri bangsa.
Demikian salah satu seruan dalam pernyataan sikap Komisi Kerasulan Awam (Komisi Kerawan KWI) di Jakarta, Kamis (24/5) dalam rangka menyikapi situasi pasca-pengumuman hasil Pemilu 2019.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Mgr. Vincentius Sensi Potokota (ketua) dan Rm. PC. Siswantoko, Pr (Sekretaris).

KWI juga mengajak semua masyarakat tetap bergandengan tangan dan waspada terhadap kekuatan-kekuatan, orang-orang atau pihak-pihak yang dengan sengaja ingin memanfaatkan situasi sosial-politik saat ini untuk tujuan tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan demokrasi.

KWI menilai TNI dan Polri dengan sekuat tenaga telah menjaga masyarakat agar tetap merasa damai dan mempertahankan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, sudah semestinya juga, masyarakat secara sukarela ikut menjaga lingkungan dan tempat ibadah masing-masing sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada bagian lain, KWI menyampaikan proses pemilu serentak 2019 yang cukup panjang telah dilalui bersama oleh masyarakat Indonesia, baik sebagai pemilih, kontestan, penyelenggara maupun pengawas.

Kehidupan berdemokrasi bangsa ini sudah semakin maju dengan ditandai tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan proses pemungutan serta penghitungan suara yang relatif berjalan damai.

Namun, KWI menyampaikan keprihatinan karena sampai saat ini kehidupan masyarakat belum kembali bersatu sebagai dampak dari pilihan politik yang berbeda-beda serta adanya ketidakpuasan terhadap proses dan hasil rekapitulasi Pemilu.

“Kami mengecam berbagai bentuk kekerasan yang mengarah pada tindakan anarkistis. Semua elemen bangsa, hendaknya tetap mengedepankan cara-cara damai dalam menyalurkan aspirasi, mengungkapkan kekecewaan, dan menyelesaikan berbagai perselisihan terkait dengan Pemilu,” demikian pernyataan sikap Komisi Kerawam KWI.

Penggunaan kekerasan tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi tetapi juga bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi kerukunan dan persaudaraan dalam perbedaan.

Selain itu, KWI mengajak semua pihak untuk menghormati dan menaati konstitusi. Konstitusi sebagai payung bersama dalam hidup berbangsa telah menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan, termasuk jika terjadi ketidakpuasan dan persengketaan dalam Pemilu.
Oleh karena itu, hukum sebagai panglima di negeri ini harus benar benar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Masyarakat juga harus percaya dengan aparat penegak hukum sambil ikut mengawasinya dengan cara-cara yang beradab.