Presiden Minta Ada Penguatan pada Siber dan Sandi Negara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin resmi melantik Letnan Jenderal (Purn) TNI Hinsa Siburian sebagai kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dengan pergantian ini diharapkan BSSN dapat semakin diperkuat. Hinsa Siburian dilantik menggantikan Djoko Setidai berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 56/P Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

“Sebelum saya mengambil janji Saudara Hinsa Siburian sebagai kepala Badan Siber dan Sandi Negara, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara. Apakah Saudara beragama Kristen Protestan?” tanya Presiden Jokowi saat pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara, kemarin. “Siap, beragama Kristen Protestan,” ujar Hinsa.

“Bersediakah Saudara mengambil janji sesuai dengan agama Kristen Protestan?” tanya Jokowi lagi. “Bersedia,” jawab Hinsa. Pria kelahiran Tarutung, 28 Oktober 1959 tersebut sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) sejak 25 April 2017 hingga 27 Oktober 2017. Hinsa juga pernah menjabat sebagai Danpussenif Kodiklat TNI AD dan Pangdam XVII/Cenderawasih.

Hinsa lulus dari Akademi Militer tahun 1986 dan meraih Adhi Makayasa. “Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Hinsa.

Seusai pelantikan, Hinsa mengaku mendapatkan pesan khusus dari presiden yakni untuk bertugas sebaik-baiknya. Selain itu, Hinsa mengatakan bahwa presiden ingin agar BSSN semakin kuat. “Ke depan kita lihat di beberapa negara, negara maju tentu sibernya kuat. Itu sangat mengharapkan siber Indonesia ini jangan ketinggalan lah dengan siber-siber di luar negeri. Itu saja petunjuk presiden,” ungkapnya.

Dia mengatakan saat ini BSSN memiliki modal yang cukup baik seperti sumber daya manusia (SDM) yang cukup banyak. Namun, menurut dia, dalam memperkuat BSSN tidak cukup penguatan kuantitas tapi juga kualitas.

“Nanti saya evaluasi dulu ya tentu dari segi kuantitas. Bagaimana siber ini erat kaitannya dengan kualitas, (salah satunya) teknologi,” ujarnya. Dia mengatakan akan melanjutkan upaya yang telah dilakukan kepala BSSN sebelumnya. Menurut dia, kepala BSSN sebelumnya telah meletakan dasar-dasar di BSSN.

“Ya melanjutkan. Mengevaluasi kira-kira supaya yang lebih apa yang bisa dipercepat, dipercepat,” katanya. Lebih lanjut Hinsa mengaku baru dihubungi Senin malam. Dia mengatakan siap menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk jika harus melepaskan jabatannya sebagai komisaris PT Freeport.

“Nanti kita lihat. Saya taat azas saja, taat perundang-undanganan. Saya bilang tidak di sana kan mereka sudah tahu, mereka umumkan resmi, saya sesuaikan saja peraturan peundangan, kita ingin taat azas,” tandasnya. Pengamat Intelijen dan Pertahanan Keamanan Susaningtyas NH Kertopati menilai, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian diharapkan memiliki kemampuan untuk memimpin BSSN dalam era kejayaan siber saat ini.

Bukan hanya kreatif dalam mengamankan negara dari berbagai serangan siber, tetapi juga mampu menjadi sosok yang piawai dalam membina hubungan antarlembaga seperti dengan TNI, Polri, BIN serta kementerian dan lembaga seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Harus selesaikan PR untuk menyelesaikan UU Keamanan Siber. Saat ini sudah mauk era teknologi 4.0. Segera juga menjadi 5.0, BSSN tidak boleh ketinggalan pengetahuan untuk itu,” ujar mantan anggota Komisi l DPR RI ini, tadi malam.