Prabowo-Sandi Akan ke MK, Charles: Mestinya Tak Ada Aksi Demo

Keputusan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilu yang sudah diumumkan KPU dinilai harus dihargai.

Ketika yang ditempuh adalah cara-cara konstitusional, seharusnya sudah tidak ada lagi aksi demonstrasi.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Charles Honoris mengatakan, selain tidak efektif buat Prabowo-Sandi karena hasil pemilu hanya bisa berubah lewat putusan MK, gerakan massa justru akan menimbulkan potensi gangguan keamanan.

Apalagi, kata dia, belakangan ini Polri telah menemukan sejumlah indikasi gangguan keamanan, seperti penangkapan teroris beserta bahan peledak, dan juga mengungkap dugaan penyelundupan senjata, yang diduga kuat akan digunakan pada aksi 22 Mei.

"Gerakan 22 Mei yang tadinya hendak mengawal pengumuman KPU, kini juga tidak relevan lagi karena KPU sudah mengumumkan hasil pemilu sehari sebelumnya. Jika KPU sudah mengumumkan hasil pemilu dan Prabowo-Sandi sudah memutuskan akan menggugatnya ke MK, aksi-aksi jalanan hanya akan menguras energi bangsa," ujar Charles, Selasa (21/5/2019).

Karena itu, menurut dia, lebih baik para pendukung dan simpatisan Prabowo-Sandi membantu tim hukum pasangan calon 02 untuk mengumpulkan bukti-bukti otentik, mengingat gugatan sengketa hasil pemilu ke MK paling lambat bisa diajukan tiga hari pascapengumuman KPU yang berarti tiga hari dari sekarang.

"Semua elemen bangsa, baik pendukung 01 ataupun 02 hendaknya agar terus ikut menjaga ketertiban dan kedamaian, terutama selama proses hukum di MK berlangsung. Biarlah putusan hukum MK yang menentukan akhir dari sengketa pemilu ini, bukan gerakan massa. Sebab, demokrasi tanpa hukum hanya akan melahirkan anarki," papar anggota Fraksi PDIP DPR ini.