Kawal Hasil Pilpres, Rembuk Nasional Aktivis 98 Siap Nginap di KPU

JAKARTA - Menjelang penetapan hasil rekapitulasi resmi Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019, puluhan aktivis yang tergabung dalam Rembuk Nasional Aktivis 98 mendatangi Intelkam Polda Metro Jaya, Rabu (15/5/2019). Kedatangannya untuk menyampaikan surat permohonan perizinan terkait rencana aksi "21 Mei Kawal KPU".

"Hari ini datang ke Polda Metro Jaya tujuan kita pertama kita mengajukan izin keramaian kegiatan untuk datang ke KPU menginap di sana, dalam rangka mengawal hasil penghitungan suara di KPU RI agar perhitungan maksimal, dan tidak terganggu oleh orang yang tidak menginginkan perhitungan itu tidak terjadi," kata salah satu aktivis Rembuk Nasional '98, Sayed Junaidi Rizaldi di Polda Metro Jaya, Rabu (15/5/2019).

Dia menegaskan rencana aksi akan diikuti 5.000 aktivis yang berasal dari berbagai daerah sesuai dengan jaringan aktivis yang telah terbangun sejak puluhan tahun lalu. Rembuk Nasional tidak menutup diri jika ada jaringan mahasiswa dan kampus ingin bergabung dalam aksi di KPU.

"Ya kita open, untuk mahasiswa, unsur masyarakat. Tentu berkoordinasi dengan perangkat aksi kita. Karena dukungan yang kita berikan ke KPU ini bukan berarti kita memihak salah satu pihak. Karena KPU kita anggap panitia dari pada acara demokrasi ini. Apapun hasilnya kita hargai. Kami selaku bangsa berkewajiban menjaga itu," kata Sayed.

Disinggung soal apakah aksi ini menanggapi aksi people power, Sayed Junaidi Rizaldi menyerahkan pada opini yang berkembang. Menurutnya, Rembuk Nasional '98 sudah terbiasa melakukan aksi seperti.

"20 tahun lalu umur kami 20 tahun, sekarang sudah 44-45. Sudah ada yang jadi pengacara, pengusaha. Kita sudah siap memghadapi kelompok ini yang 20 tahun lalu pun mereka ada," ujarnya.

Sayed menegaskan bahwa surat permohonan menggelar aksi sudah disampaikan kepada Polda Metro Jaya. Namun, memang hingga saat ini masih dipelajari, belum ada jawaban pasti dari kepolisian.

"Kita tunggu balasan karena ini menyangkut daerah steril di KPU. Intinya kita bukan berharap, kita minta ini diizinkan. Kalau tidak diizinkan, kita akan lakukan hal-hal terkait gerakan kita ini sebagai support terhadap KPU," katanya.