alexametrics

Wiranto Diminta Batalkan Pembentukan Tim Asistensi Hukum

loading...
Wiranto Diminta Batalkan Pembentukan Tim Asistensi Hukum
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto. Foto/Dok/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto diminta membatalkan pembentukan Tim Asistensi Hukum sebagaimana keputusannya Nomor 38 Tahun 2019. Adapun desakan itu dari Alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

"Kepada Menkopolhukam, agar tidak menambah keruh dan kacaunya penegakan hukum, maka diharapkan membatalkan pembentukan Tim Asistensi Hukum sebagaimana Keputusan Menkopolhukam No. 38 Tahun 2019," ujar Perwakilan Para Alumni LBH – YLBHI, Abdul Fickar Hadjar dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5/2019).

Hal tersebut dianggap penting oleh mereka untuk memastikan tidak adanya intervensi pemerintah dalam penegakan hukum, apalagi sangat bersinggungan dengan proses pemilu. Para Alumni LBH – YLBHI berpendapat, cukup serahkan kepada profesionalisme penyidik Polri, ataupun mekanisme Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), karena walau bagaimanapun selaku Menkopolhukam memiliki posisi dan peran yang struktural di bawah presiden, untuk keamanan dan ketertiban.



"Karenanya akan menambah prasangka negatif adanya intervensi pemerintah dalam penegakan hukum kepada pihak lawan politiknya," katanya.

Di samping itu, mereka juga berharap kepada pihak yang kecewa terhadap pemilu agar menempuh langkah-langkah yang konstitusional. "Langkah-langkah hukum yang telah kita sepakati dalam penyelesaian setiap pelanggaran, dan sengketa dalam semua tahapan pemilu," katanya.

Sebab, tindakan penyelesaian di luar sistem pemilu diyakini hanya akan mencederai tatanan demokrasi yang sedang kita bangun, untuk lebih maju ke depan, lebih baik dan lebih bermartabat. Namun demikian, mereka menilai jika rakyat ingin menyatakan pendapatnya, tak perlu dan tidak tepat diancam sebagai tindakan makar.

"Oleh karena itu, kami berharap semua pihak akan mengedepankan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, serta melindungi hak-asasi manusia, sebagai komitmen bersama untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik lagi," paparnya.

Kemudian, mereka berharap evaluasi menyeluruh sistem pemilu serentak penting untuk dilakukan demi nilai-nilai demokrasi, kerukunan dan kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang. Selain Abdul Fickar Hadjar, mereka yang terlibat dalam Para Alumni LBH – YLBHI adalah Nursahbani Katjasungkana, Hermawanto, Uli Parulian Sihombing, Iskandar Sonhaji, Budi Septyanto, Kartika Muji Rahayu, Dadang Trisasongko, Alvon Kurnia Palma dan Siti Aminah.
(pur)
preload video
loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak