Sebelum Jadi Tersangka KPK, Budi Budiman Dinilai Berhasil Bangun Tasik

TASIKMALAYA - Ditersangkakannya Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman menambah deretan panjang kepala daerah di Indonesia yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi dikenal sebagai pengusaha kontruksi, bangunan dan dealer mobil dibawah naungan Mayasari Grup. Menjadi Wali Kota Tasikmalaya buka perkara mudah.

Pada Pilkada 2007, Budi gagal melenggang ke Balai Kota melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kala itu ia sebagai Bendahara DPC PPP Kota Tasikmalaya.

Namun menjelang Pilkada 2012, Budi berhasil menjadi Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya mengalahkan saingan terberatnya Dede Sudrajat sebagai pengusaha transportasi Bus Budiman.

Di Pilkada Kota Tasikmalaya 2012 itulah awal karier Budi masuk Balai Kota. Bersama wakilnya Dede Sudrajat yang sama-sama politisi PPP, Budi memimpin tak kurang dari 700 ribu warga Kota Tasikmalaya.

Budi-Dede yang diusung PPP, PKB, PBB, PKS dan Demokrat mengalahkan Petahana Syarif Hidayat yang diusung PAN, PDIP, Golkar dan Gerindra. Di Pilkada 2017, Budi kembali terpilih menjadi Wali Kota Tasikmalaya untuk kali kedua periode.

Budi yang saat itu menggandeng Muhamad Yusuf dari Golkar harus berhadapan dengan sesama PPP yakni Dede Sudrajat yang dipasangkan dengan Mantu Keluarga Mayasari Grup, dr. Asep Hidayat.

Budi didaulat sebagai sosok yang memecahkan mitos tidak ada Wali Kota Tasikmalaya dua periode sejak Pemerintah Kota Tasikmalaya berdiri tahun 2001. Kesukesan Budi membawa Kota Tasikmalaya dalam hal pembangunan.

Ia dikenal sebagai wali kota yang tidak menyisakan sejengkal jalan pun untuk tidak dihot mix. Jika berkunjung ke Kota Tasikmalaya jangan heran kalau semua jalan mulus sampai pelosok perkampungan.

Selain itu, Budi seorang eksekutor megaproyek di Kota Tasikmalaya. Jalan Mangkubumi-Indihiang yang tersendat sejak era Wali Kota, Bubun Bunyamin tahun 2007 dan era Wali Kota, Syarif Hidayat tahun 2012 berhasil dituntaskan Budi.

Jalan tersebut menjadi jalan penghubung terpanjang di Kota Tasikmalaya yang kedepannya akan menjadi pusat kota baru di Kota Tasikmalaya.

Terbaru, Budi sedang menggarap Jalan tembusan baru dari Lanud Wiriadinata ke Karang Resik Ciamis. Jalan tersebut bertujuan mengurai kemacetan dari Ciamis ke Kota Tasikmalaya.

Dari pembangunan jalan itulah yang disebut-sebut menyeret Budi di KPK karena Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang diajukan ke Kementerian Keuangan ditujukan untuk menuntaskan jalan tersebut.

Maka selain menggeledah ruang kerja wali kota, KPK juga menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR), serta rumah dinas wali kota di Jalan Bojong Kota Tasikmalaya.