Masyarakat Diminta Tahan Diri dan Tetap Tenang

JAKARTA - Masyarakat diimbau agar tetap tenang, memelihara perdamaian sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sambil menunggu hasil resmi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta semua pihak bersabar tidak mendahului rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 secara manual yang dilakukan jajaran penyelenggara pemilu secara berjenjang dari tingkat terbawah hingga tingkat pusat. Dia mengingatkan, KPU adalah satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penghitungan dan mengumumkan secara resmi hasil pemilu.

“Karena itu, kita perlu menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, apalagi bersikap inkonstitusional. Kami mengajak seluruh komponen bangsa segera melakukan rekonsiliasi pascapemungutan suara Pemilu 2019,” katanya di kantor PBNU di Jakarta, kemarin.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari imbauan bersama 13 ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Imbauan lainnya adalah agar pihak-pihak yang keberatan dengan hasil pemilu menggunakan saluran konstitusional untuk menyampaikan keberatannya. LPOI juga mengajak seluruh umat Islam memperbanyak doa, zikir dan salawat agar bangsa Indonesia mendapat berkah dari Allah SWT.

Pemilu 2019, menurut LPOI, menjadi bukti kedewasaan dan kematangan bangsa Indonesia dalam konteks bernegara. Hal ini telah ditunjukkan oleh seluruh warga negara, konstestan pemilu, petugas penyelenggara pemilu dan aparat keamanan yang saling bersinergi dalam menyukseskan pemilu. “Inilah bukti nyata bangsa Indonesia tetap komitmen menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI," ujar Said Aqil.

Ke-13 ormas Islam dalam LPOI adalah NU, Syarikat Islam Indonesia (SII), Persatuan Islam (Persis), Al lrsyad AI Islamiyyah, Mathlaul Anwar, Al-Itthadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikatan DAI Indonesia (Ikadi), Azzikra, Al-Washhyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Persatuan Umat Islam (PUI) dan Himpunan Bina Mualaf.

Ketua Umum PUI Nazar Haris menyatakan, pernyataan bersama ini dirilis agar umat Islam tidak resah menyikapi perkembangan terkini perpolitikan Tanah Air. "Jangan sampai umat terbelah hanya karena kabar yang beredar di medsos yang bisa disalahtafsirkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk cooling down, menjaga ketenangan dan tidak terpengaruh suasana dampak dari banyaknya hasil hitung cepat atau quick count dan exit poll yang beredar di ruang publik. “Sebagai sebuah kerja ilmiah, hasil hitung cepat patut dihormati tetapi sama sekali tidak memengaruhi dan menentukan hasil pemilu. Patokan resmi hasil pemilu adalah dari KPU,” tegas Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/4).

Dia juga berharap para kontestan pemilu serta tim sukses dan pendukungnya tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menimbulkasn suasana pascapemilu dan kehidupan kebangsaan menjadi tidak kondusif. “Mendesak pihak-pihak mana pun agar memberi kesempatan kepada penyelenggara pemilu bekerja secara profesional, jujur, adil, transparan dan independen serta tidak melakukan tekanan dalam bentuk apapun yang berakibat KPU dan Bawaslu bekerja tidak profesional,” sebutnya.

Ketua Umum Al lrsyad AI Islamiyyah KH Abdullah Zaidi mengharapkan kondisi umat dan bangsa tetap kondusif, damai, beradab pascapemilu. “Pasangan calon dan pengikutnya jangan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan peruncingan. Jangan terprovokasi. Jangan memperkeruh situasi,” katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengimbau semua pihak agar menghargai ajakan kedua pasangan calon presiden untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dia mengingatkan agar semua komponen bangsa tidak melakukan aksi-aksi provokasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan bersama-sama menghormati proses finalisasi hasil pemilu serentak 2019 yang sedang dilakukan jajaran penyelenggara pemilu dari tingkat terbawah hingga pusat.
“TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menindak dan menetralisasi berbagai aksi yang nyata-nyata akan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional serta keutuhan bangsa dan negara,” tegasnya seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (18/4).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tahjanto mengatakan, TNI siap menjaga stabilitas negara di tahapan pemilu selanjutnya. “Kami, tidak akan menoleransi dan akan menindak tegas semua upaya yang mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang akan merusak proses demokrasi. NKRI harga mati!” tegasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menekankan, kelancaran pemilu yang sudah disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat wajib dijaga. “Kita semua sudah melihat pemungutan suara berlangsung aman, damai, lancar dan sukses meski ada beberapa kendala,” ujarnya.

Sejumlah kendala yang dimaksud antara lain peristiwa penganiayaan anggota KPPS oleh anggota linmas karena berebut kunci kotak suara di Sumatera Selatan, rebutan mandat saksi salah satu parpol hingga ada yang terluka di Sampang, aksi melarikan kotak suara bermotif uang di Sampang dan pencoblosan tertunda dengan sebab beragam di beberapa pelosok.

Sementara itu, kemarin puluhan kiai sepuh se-Jawa Timur (Jatim) berkumpul di rumah Ketua PBNU Saifullah Yusuf di Surabaya. Mereka menyikapi dinamika politik pascapemungutan suara Pemilu 2019. Para kiai ini sebelumnya ada yang mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf dan ada yang pula yang mendukung Prabowo-Sandi. Kini, mereka mengganggap proses dukung-mendukung telah usai dan saatnya menatap ke depan demi keutuhan dan kemajuan bangsa. “Lupakan 01-02, kita sebagai anak bangsa harus bisa lapang dada. Kita harus tunggu hasil hitung dari KPU,” kata Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Ketua Ikatan Gus Gus Indonesia (IGGI) KH Ahmad Fahrur Rozi yang ikut dalam pertemuan mendukung aparat keamanan bertindak tegas dalam mengantisipasi segala bentuk kerawanan sosial dan potensi konflik horisontal pascapemilu.

Dari Bandung dilaporkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengimbau masyarakat tidak berlebihan dalam menyikapi hasil hitung cepat. “Biasa saja. Jangan terbawa suasana. Ini kan (hasil resminya) belum ada. Semua harus diukur dengan aturan, yaitu KPU yang mengeluarkan," ujar Ketua MUI Jabar Rachmat Yasin.

Rachmat mengajak masyarajat dan semua pihak berdoa semoga KPU bisa melaksanakan amanah sehingga rakyat percaya hasilnya jujur dan adil.

Sementara itu, Angkatan Muda Siliwangi (AMS) menilai, pernyataan klaim kemenangan pasangan capres-cawapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berpotensi menimbulkan konflik horisontal.

Kondisi masyarakat yang telah terpolarisasi menjelang Pilpres 2019 plus masifnya strategi politik yang dilakukan kedua kubu pasangan capres-cawapres, khususnya melalui media sosial (medsos) berdampak pada memanasnya tensi politik.

"Siapapun pemenangnya harus dihargai. Kalau tidak puas, ada jalurnya. Yang penting tak terprovokasi dengan isu yang simpang siur. Jaga silaturahmi, jangan saling memojokkan. Kita se-bangsa se-Tanah Air," kata Ketua Umum AMS Noeri Ispandji Firman.

Komunitas relawan Jokowi-Ma'ruf di Jawa Barat mulai mengampanyekan salam tiga jari sebagai simbol rekonsiliasi.”Lupakan dikotomi, termasuk sebutan kurang etis yang selama ini kerap digaungkan kedua kubu," ujar Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Maman Imanul Haq. (Binti Mufarida/Lukman Hakim/Abdul Rochim/Agus Warsudi/Agung Bakti Sarasa/Ary Wahyu Wibowo)